Proyek Kereta Api Makassar-Parepare Ditarget Rampung Juni 2021

  • Whatsapp
RAKOR: Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, mengikuti rapat koordinasi bersama Sekertaris Dirjen Perkeretaapian Kementerian PUPR, Kakanwil BPN, Kejati Sulsel dan Sekprov Sulsel, di Kantor Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar. (Foto: Humas Pemprov Sulsel)

MAKASSAR – Proyek  nasional Kereta Api (KA) dengan rute Makassar – Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) ditargetkan beroperasi bulan Juni 2021. Hanya saja saat ini masih terkendala pembebasan lahan. Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah berharap, untuk mencapai target  tersebut seluruh struktur pemerintahan  membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait demi mempermudah pembebasan lahan.

“Saya kira target Juni 2021 ini, bukan target yang muluk-muluk selama struktur pemerintahan di Kabupaten Pangkep maupun Maros bekerja secara sistematis. Seluruh tokoh-tokoh masyarakat dilibatkan. Kalau tidak, boleh dikata pembebasan lahan hampir menemukan titik terang,” kata Nurdin Abdullah seusai melakukan rapat koordinasi bersama Sekertaris Dirjen Perkeretaapian Kementerian PUPR, Kakanwil BPN, Kejati Sulsel dan Sekprov Sulsel, di Kantor Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin, (15/06/2020).

Bacaan Lainnya

Dia meyakini, dengan kerja sistematis dan komunikasi yang baik antara pemerintah kabupaten dan didukung tokoh masyarakat setempat, pengerjaan proyek kereta api dan pembebasan lahan akan berjalan lancar.

“Saya yakin dan percaya, kalau struktur pemerintahan bekerja secara sistematis didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada, ini bisa dipercepat. Sekali lagi nggak usah ragu, karena kita diback-up sama Pak Kajati (Kajati Sulsel, Firdaus Dewilmar), yang dari awal sudah betul-betul mengawal ini,” ungkapnya.

Nantinya, kata Nurdin, jika proyek Kereta Api tersebut  rampung dipastikan mampu mendorong roda perekonomian di Sulsel. Kendati akses masyarakat atau jarak tempuh untuk ke daerah lain kian singkat dan  biaya transportasi makin irit.

“Orang bisa bekerja di Makassar, tapi tinggalnya di Barru atau di Pangkep. Demikian juga sebaliknya, orang Makassar, kerja di Pangkep, Maros, Barru, Parepare. Saya kira ini mempermudah kita semua. Demikian juga angkutan barang, kita bisa lebih murah dan tidak ada lagi kontainer berkeliaran di jalan-jalan. Jadi, banyak hal-hal objektif yang kita bisa rasakan kalau kereta api ini bisa selesai,” urainya.

Senada, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Dr. Firdaus Dewilmar mengaku bahwa proses pembebasan lahan untuk proyek strategis kereta api untuk jalur kabupaten Pangkep dan Maros akan rampung dalam waktu dua bulan. Menurut dia, proses pembebasan lahan kategori tiga di jalur proyek kereta api dengan luas tanah 2.096 Ha sudah ditentukan.

“Tidak melibatkan lagi kepala desa, kepala kelurahan, dan camat. Cukup pengakuan penggarap dan diperkuat dua orang saksi dari tokoh masyarakat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Wilayah BPN Sulsel, Bambang Priono, menambahkan, yang dimaksud dengan lahan kategori tiga yakni lahan yang dikelola secara ikhlas selama bertahun-tahun.

“Yang dimaksud lahan kategori tiga adalah lahan yang dikuasai dan digarap oleh rakyat secara ikhlas dan sadar selama dua puluh tahun,” tutupnya.(*)

Reporter: Akbar
Editor: M. Yanudin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *