LBH Makassar Ajukan Praperadilan untuk Manre

  • Whatsapp

MAKASSAR – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kota Makassar mengajukan praperadilan atas penetapan Mansur alias Manre (50 tahun) sebagai tersangka oleh Polairud Polda Sulsel. Permohonan praperadilan yang diajukan LBH ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar bernomor, pendaftaran perkara 15/Pid.Pra/2020/PN Mks, dengan termohon Polairud Polda Sulsel, Jum’at (28/8/2020).

Koordinator Bidang Hak atas Lingkungan Hidup LBH Makassar, Edy Kurniawan Wahid mengatakan, pihaknya pernah mengupayakan penangguhan penahanan terhadap Manre yang dijadikan tersangka, namun tidak mendapat respons positif dari Polairud Polda Sulsel. Sehingga, kata Edy, LBH menempuh jalur praperadilan.

Bacaan Lainnya
Baca Juga :  Pemkot Makassar Dinilai Tak Mampu Yakinkan Warga soal Pentingnya Rapid Test

“Penahanan terhadap Manre menunjukkan ketidakpekaan Polairud Polda Sulsel terhadap kondisi masyarakat di masa pandemik Covid-19. Terlebih, pasal yang disangkakan sama sekali tidak melibatkan adanya kekerasan, yang seharusnya menjadi pertimbangan untuk tidak memprioritaskan penahanan. Apalagi secara usia, Pak Manre sangat rentan terpapar Covid-19, ” kata Edy melalui keterangannya.

Lebih lanjut, Edy menegaskan, bahwa upaya praperadilan yang diajukan ke PN Makassar untuk menguji netralitas pihak berwajib dalam melakukan penegakkan hukum.

“Upaya pemeriksaan Praperadilan ini diajukan demi memastikan Kepolisian dalam penegakan hukum tidak sewena-wena, dan berhenti menggunakan kewenangan yang dimilikinya dalam melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat kecil yang sedang berjuang mempertahankan hak atas ruang penghidupannya,” sorot Edy.

Sebelumnya diberitakan, Manre yang merupakan warga Pulau Kodingareng, Kecamatan Sangkarrang itu  ditangkap di kawasan Dermaga Kayu Bangkoa, Jalan Pasar Ikan, Kota Makassar, Jumat (14/8/2020). Manre yang berprofesi sebagai nelayan ditangkap karena dianggap telah memenuhi unsur pidana  setelah dilakukan pemeriksaan, Senin (3/8/2020).

Baca Juga :  Kakak Beradik Ini Menjadi Kurir Sabu

Kasus  menjerat Manre berawal dari aksinya yang aktif melakukan penolakan terhadap tambang pasir laut oleh kapal milik PT Boskalis (perusahaan asing) selaku kontraktor pembangunan mega proyek Makassar New Port (MNP) di area tangkap nelayan di kawasan Pulau Sangkarrang.

Menurut informasi, awalnya nelayan bernama Suwadi menerima amplop berisi uang tunai  dari pihak PT Boskalis. Uang tersebut sebagai upah karena Suwadi    ikut serta melakukan survei di lokasi tambang pasir yang baru.

Namun Suwadi dimintai klarifikasi oleh sesama nelayan warga Pulau Kodingareng. Permintaan klarifikasi itu  berujung perobekan amplop dilakukan  Manre. Aksi perobekan amplop berisi uang sempat terekam kamera warga yang mengabadikan momen itu, hingga beredar luas di media sosial dan akhirnya polisi melakukan penyelidikan.

Baca Juga :  Ketua DPP PKB Ajak Warga Makassar Menangkan Dilan

Karena dianggap melawan hukum  dengan maksud merendahkan rupiah, Manre dijerat Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

“Manre yang dikriminalisasi dengan dalih telah merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol Negara ini, cukup dipaksakan. Selain itu penetapan tersangka terhadapnya juga banyak kejanggalan. Terdapat dugaaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam proses penyidikan, yaitu sejak pembuatan laporan Polisi, surat-surat pemanggilan, penerbitan surat perintah penyidikan, penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan, sehingga penetapan tersangka terhadap Manre dilakukan secara tidak sah dan menyalahi peraturan yang ada,” imbuh Edy.(*)

 

Reporter: Akbar

Editor: M. Yanudin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *