ACC Sulawesi Desak KPK Turun Tangan Usut Proyek Stadion Barombong

  • Whatsapp
Kondisi stadion Barombong

MAKASSAR – Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih pengusutan kasus proyek pembangunan Stadion Barombong yang mangkrak.

“Sampai sekarang proyek ini mangkrak dan semakin tidak jelas. Kami desak KPK turun tangan mengusut ini,” kata Direktur Anti  ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun, Senin (14/9/2020).

Bacaan Lainnya

Kadir mengaku heran dengan sikap diam lembaga penegak hukum di Sulsel yang seakan menutup mata dengan mangkraknya proyek pembangunan Stadion yang telah menelan anggaran negara senilai Rp200 miliar lebih.

“Pembangunan Stadion sudah lama tidak berjalan, tapi malah penegak hukum kita diam-diam saja. Uang negara sudah habis digunakan tapi Stadion belum bisa dimanfaatkan sampai sekarang. Sudah waktunya tidak boleh ditoleransi lagi, KPK harus menyelidiki kasus ini,” harap Kadir.

Kadir menjelaskan,  penyidik bidang pidana khusus Kejati Sulsel yang tidak  meningkatkan kasus tersebut naik ke tahap penyidikan sementara telah didukung oleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebelumnya telah menemukan adanya kejanggalan dalam proses pelaksanaan pembangunan Stadion berskala internasional tersebut.

“Rilis LHP BPK yang dibeberkan oleh pihak Inspektorat Sulsel sebelumnya, itu harusnya jadi acuan penegak hukum untuk menyelidiki kasus ini,” terang Kadir.

Meski demikian, kata Kadir, LHP BPK  masih bersifat evaluasi. Di mana pelaksana anggaran masih diberi batas toleransi dengan waktu tertentu untuk menyelesaikan apa yang menjadi temuan  tersebut.

“Rekomendasi BPK itu berlaku selama 60 hari untuk ditindaklanjuti. Artinya jika dalam masa yang terbatas itu tak juga diselesaikan, maka penegak hukum sebaiknya segera lakukan proses hukum (penyelidikan). Nah buktinya sekarang pembangunan mangkrak karena rekomendasi BPK pasti tak dilaksanakan,” jelas Kadir.

Ia berharap masyarakat Sulsel mendukung upaya penegak hukum untuk mengusut tuntas adanya dugaan korupsi dalam pengerjaan pembangunan Stadion Barombong yang  menelan biaya ratusan miliar  dari dana  APBN dan APBD Provinsi Sulsel.

“BPK juga harus tegas. Jika rekomendasi awal tidak digubris oleh pihak Pemprov Sulsel dalam hal ini Dispora, maka BPK harus tingkatkan tahapan audit menjadi audit investigasi kerugian negara. Sehingga itu akan menjadi dasar kuat proses penyelidikan nantinya,” ungkap Kadir.(*)

 

Reporter: Akbar

Editor: M. Yanudin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *