Aktivis Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Pungli di Kanre Rong Karebosi

  • Whatsapp
Direktur Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (Pukat) Sulsel, Farid Mamma.

MAKASSAR – Sejumlah lembaga pegiat anti korupsi di Sulsel mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh pengelola lapak di kawasan Kanre Rong Karebosi, kota Makassar.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Aparat penegak hukum harus segera mengusut ini,” desak Direktur Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (Pukat) Sulsel, Farid Mamma, Selasa (15/9/2020).

Bacaan Lainnya

Kendati, pengelola lapak di Kanre Rong dikenakan penarikan uang sewa yang bervariatif. Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa pedagang di kawasan itu, bahwa sangat jelas terjadi pungli karena tidak didukung oleh regulasi, Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur terkait itu.

“Perdanya kan jelas gratis alias tidak ada pemungutan retribusi sedikit pun di kawasan Kanre Rong, kecuali parkiran. Ini malah kata pedagang mereka menyewa lapak bahkan sampai jutaan pertahun. Ini jelas perbuatan pungli kalau nantinya betul terbukti demikian,” terang Farid.

Lebih jauh kata adik kandung mantan Wakapolda Sulsel Irjen Pol Syahrul Mamma itu mengatakan, jika betul pengelola ikut andil dalam transaksi sewa menyewa lapak yang seharusnya bersifat gratis bagi pedagang itu, maka itu bisa dibawa ke ranah dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) karena mengomersilkan lapak yang merupakan aset Pemerintah Kota Makassar secara diam-diam namun hasil dari uang sewa itu kemudian tak masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Maka kami desak Inspektorat segera lakukan audit soal itu. Periksa pengelola kemana uang hasil sewa sejumlah lapak di sana,” terang Farid.

Dari awal ia melihat lapak di Kanrerong sudah tidak lagi pada peruntukannya yang mana seharusnya diisi oleh pedagang kaki lima tapi kenyataannya banyak diisi oleh pedagang-pedagang menengah.

“Bayangkan di sana ada penjual masakan padang, warkop yang malah menempati dua lapak dan masih banyak lainnya yang kalau dilihat bukan wajah pedagang kaki lima,” ungkap Farid.

Dengan melihat sejumlah lapak diisi oleh usaha-usaha terbilang menengah itu, kata Farid, bisa diindikasi bahwa betul lapak di sana memang disewakan atau dikomersilkan.

“Sementaranya Perdanya jelas gratis dan hanya diperuntukkan bagi pedagang kaki lima yang berimbas relokasi sebelumnya. Jadi aturannya jelas kok belum ada revisi terhadap perda tersebut,” ungkap Farid.

Sewa Lapak Rp6 Juta Hingga Rp8 Juta

Tak hanya unik dari segi bentuk, sejumlah lapak di Kanre Rong Karebosi, Makassar ternyata memiliki keunikan lain. Harga sewa perlapaknya bervariatif dari harga Rp6 juta pertahun hingga Rp8 juta pertahun.

Pedagang kopi inisial IO misalnya. Ia mengaku menyewa lapak di Kanre Rong senilai Rp6 juta per tahun. Berbeda dengan pedagang tetangganya yang berjualan nasi. Ia malah dikenakan sewa lapak sebesar Rp8 juta pertahun dan uang sewanya ia langsung berikan ke pengelola bernama Said lengkap dengan bukti kuitansi.

“Belum lagi ada retribusi kebersihan yang dipungut oleh pihak pengelola. Tapi terlepas dari itu, bukannya lapak di sini gratis tanpa ada beban sewa sebagaimana dicanangkan dulu oleh Wali Kota Makassar di era Pak Danny Pomanto?,” kata IO saat disambangi lapaknya, Senin (14/9/2020).

Ia bahkan mengungkapkan jika ada pengguna pertama lapak ingin memindah tangankan pemanfaatan lapak ke orang lain, itu harus melalui tangan pengelola.

“Sehingga disinilah harga sewa lapak dinaikkan. Pengelola biasanya mengutus beberapa orang kalau bukan ibu yang kerap dipanggil ibu RT juga melalui suami bu RT itu, namanya Pak Adi,” terang IO sambil memperlihatkan kuitansi penyewaan lapak kepada sejumlah wartawan.

Nasib mujur justru dialami oleh pedagang di sebalahnya, inisial MR. Ibu satu ini malah gratis tak menyewa sepeserpun lapaknya. “Saya dikasih langsung sama pak Wali Kota saat itu. Karena memang saya bagian pedagang pertama yang ikut direlokasi,” ujar Mr.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makassar Evi Aprialty mengatakan jumlah lapak di Kanre Rong saat ini berkisar 220 unit lapak. Karena, lanjut dia, kemarin terjadi pengalihan ke Kecamatan.

“Untuk pemungutan biaya tidak ada, karena belum ada retribusi di Kanrerong, kecuali parkir. Sesuai isi Perdanya itu gratis,” jelas Evi via telepon.

Ia mengatakan sewa-menyewa lapak, itu dilakukan oleh penguna lapak yang pertama atau orang yang namanya masuk dalam daftar waktu penyerahan lapak pertama dari 3 Kecamatan yang pedagangnya direlokasi ke Kanre Rong.

“Mereka sudah lakukan sejak tahun 2019, sebelum saya kembali ke Dinas Koperasi. Nah inilah sehingga saya lakukan penertiban,” terang Evi.

Ia sempat menanyakan kepada pengguna pertama lapak, mengapa sampai ia tidak menggunakan lapaknya. “Alasannya mereka tidak punya biaya untuk jualan,” ucap Evi.

Mengenai jika nantinya ditemukan bahwa pengelola yang justru menyewakan lapak di Kanre Rong, Evi dengan tegas katakan itu pelanggaran dan dirinya siap melaporkan langsung hal itu ke aparat penegak hukum untuk diproses karena telah bertentangan dengan Perda yang ada.

“Jadi pengelola dalam hal ini UPTD harusnya tidak ikut campur tangan soal itu. Kecuali teruntuk pemanfaatan lapak diantaranya mengatur tentang makanan jenis apa yang hendak dijual di lapak tersebut,” Evi menandaskan.(*)

 

Reporter: Akbar
Editor: M. Yanudin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *