Om Betel Desak Pj Wali Kota Makassar Copot Evi Aprialty, karena Marak Pungli di Kanre Rong

  • Whatsapp
Direktur Serdadu Om Betel Law Investigation, Andi Jamal

MAKASSAR – Serdadu Om Betel Law Investigation mendesak Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin untuk segera mencopot Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Evi Aprialty dan Kepala UPTD kawasan kuliner Kanre Rong Karebosi, Muhammad Said.

Lantaran, mereka dianggap tidak becus mengelola kawasan kuliner Kanre Rong dan seakan terjadi pembiaran soal maraknya terjadi pungutan liar (pungli) terhadap pedagang kaki lima  yang mencari nafkah melalui lapak di area tersebut.

Bacaan Lainnya

“Kami mendesak penjabat Wali kota Makassar (Prof Rudy Djamaluddin) untuk bersurat ke Gubernur agar segera mencopot Kepala Dinas UMKM dan Kepala UPTD  Kanre Rong (Muhammad Said), karena tidak becus mengelola Kanre Rong. Begitu banyak sarang tikus, pungutan liar tanpa ada dasar yang diuga dilakukan mereka,” ultimatum Andi Jamal, Direktur Eksekutif Serdadu Om Betel Law Investigation, Rabu (16/9/2020).

Diapun menyoroti, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar yang tidak aktif melakukan pengawasan di Kanre Rong. Pasalnya, kawasan kuliner yang berada di Jalan RA Kartini kota Makassar itu telah diatur dalam Peraturan Wali  kota (Perwali).

Perwali tersebut bernomor 29 Tahun 2018, tentang Pedagang Kaki Lima Kanre Rong Karebosi pada Bab VII, Pasal 16, Hurup d dan g. Di mana Perwali tersebut berbunyi bahwa setiap pedagang kaki lima yang di relokasi ke kawasan kuliner Kanre Rong tidak dipungut biaya atau gratis.

“Pemkot dengan DPRD tidak tegas soal adanya pungutan liar, sudah dua tahun sejak Perwali digulirkan. Seharusnya Perwali ini dikawal, tapi diabaikan pihak DPRD. Dia buat Perda tapi tidak diawasi, bagaimana ceritanya?” sorot pria yang akrab disapa Om Betel ini.

Terkait persoalan dugaan Pungli, Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel berencana menurunkan tim mengusut aroma pungli yang terjadi di kawasan kuliner Kanre Rong.

“Nanti coba kami tindak lanjuti dan melihat fakta keadaan di lapangan sekalian mengecek juga peraturannya,” tegas Kepala Subdit 3 Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sulsel, Kompol Rosyid Hartanto belum lama ini.

Sebelumnya diketahui, pedagang di Kanre Rong berinisial YL mengaku menyewa satu kios dengan harga Rp8 juta per tahun. Sewa lapak tersebut langsung diserahkan ke pengelola tanpa terlebih dahulu dipertemukan dengan si pemilik kios. YL pun mengaku tak tahu si pemilik kios saat itu.

Sementara itu, NS si pemilik kios yang disewa oleh YL mengaku diberikan biaya sewa dari pengelola Rp4,5 juta. Jumlah yang diterima NS tersebut selisih Rp3,5 juta dari jumlah sewa kios yang diserahkan YL ke pengelola.(*)

 

Reporter: Akbar

Editor: M. Yanudin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *