Penjabat Wali Kota Makassar Wacanakan Tunda Pilkada

  • Whatsapp
Rapat Koordinasi Pemilu dan Peningkatan Disiplin serta Penegakan Hukum Protokol Kesehatan  Covid-19

MAKASSAR – Penjabat Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin mewacanakan untuk mengusulkan penundaan pemilihan  wali kota dan wakil wali kota (Pilwali) Makassar 2020,  jika banyak pelanggaran yang ditemukan terhadap pasangan calon (Paslon) dalam penerapan protokol kesehatan saat tahapan pelaksanaan Pilkada masih berlangsung.

“Pemerintah  pusat mengizinkan digelar Pilkada, tapi dengan syarat tidak mengancam kesehatan dan ekonomi masyarakat. Jika pada saat proses pelaksanaannya ternyata mengancam keselamatan warga, bisa saja kita mengusulkan untuk dilakukan penundaan,”  ditegaskan Prof Rudy saat Rapat Koordinasi Pemilu dan Peningkatan Disiplin serta Penegakan Hukum Protokol Kesehatan  Covid-19  di Posko Gugus Tugas Kota Makassar, jalan Nikel Raya, Sabtu (19/9/2020).

Bacaan Lainnya

Dia meminta kepada  paslon yang mengikuti kontestasi Pilwali Makassar untuk membantu pemerintah dalam pencegahan penularan covid-19, serta ikut mengkampanyekan kepada masyarakat untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Paslon jangan hanya pintar membuat jargon-jargon yang kedengarannya bagus tapi fakta di lapangan tidak sesuai. Wujud nyata kecintaan terhadap masyarakat itu terlihat dari cara kita menerapkan protokol kesehatan, bukan pada jargon yang kedengarannya bagus tapi di lapangan justru membahayakan keselamatan warga,” ungkap Prof Rudy.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Makassar, M Farid Wajdi mengatakan, bahwa dalam waktu dekat ada beberapa momentum berat bagi penyelenggara Pilwali di Kota Makassar.

“Yang pertama itu, penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September 2020. Selanjutnya pengundian nomor urut pada tanggal 24 September 2020, serta masa kampanye yang dimulai pada tanggal 26 September 2020. Kita sudah melakukan kordinasi, baik itu lokasi termasuk pertimbangan keamanan dan protokol kesehatan. Kami sudah minta tidak ada arak-arakan di jalan termasuk juga pembatasan jumlah orang yang bisa masuk ke dalam ruangan tempat acara,” ujarnya.

Senada juga disampaikan Ketua Bawaslu Kota Makassar, Nursari, dari pertemuan tersebut  telah tercipta komitmen bersama, dari paslon, pemerintah dan penyelenggara untuk menjadikan Makassar sebagai pilot project pelaksanaan Pilkada, tanpa ada korban akibat pelanggaran protokol kesehatan pada tahapan Pilkada.

“Tidak ada alasan untuk tidak patuh pada protokol kesehatan. Regulasi sudah mengaturnya sedemikian rupa, termasuk sanksi administrasi jika terbukti ada pelanggaran. Teman-teman  satgas sudah membuat analisis, termasuk membuat opsi rekomendasi penundaan jika dianggap itu dibutuhkan. Pada prinsipnya, kita ingin Pilwali Makassar berlangsung sukses, aman, jujur dan adil, serta jauh dari klaster Pilkada.” tegasnya.

Diketahui, dalam rapat koordinasi tersebut turut hadir sejumlah pemangku kepentingan, antaranya Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol. Yudhiawan, Dandim 1408/BS Kolonel Kav Dwi Irbaya. Selain itu, dua pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Wali kota Makassar, yakni Pasangan Syamsu Rizal – Dr Fadli Ananda (Dilan), dan pasangan Munafri Arifuddin – Abdul Rahman Bando (Appi-Rahman).

Sedangkan dua pasangan lainnya, seperti, pasangan Danny Pomanto – Fatmawati Rusdi (Adama) dan pasangan  Irman Yasin Limpo – Andi Zunnun Nurdin Halid (IMUN) masing-masing dihadiri oleh perwakilan.(*)

 

Reporter: Akbar

Editor : M. Yanudin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *