Dugaan Tipikor Pasar Rakyat Jeneponto, Paris Yasir Turut Terlibat!

  • Whatsapp
Sidang lanjutan dugaan korupsi Pasar Rakyat di kabupaten Jeneponto.

JENEPONTO- Sidang lanjutan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dari pembangunan  pasar Rakyat di Kabupaten Jeneponto kembali digelar di pengadilan Negeri Makassar, Selasa (22/9/2020).

Agenda sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan  dua orang saksi, yakni, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jeneponto, Muh. Jafar dan Kabid Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdag) Jeneponto, Eddy.

Bacaan Lainnya

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Daniel Pratu, Kepala Bidang Program Dinas Disdag Jeneponto, Eddy membeberkan, awal mula proyek tersebut bermula saat dirinya mendapat telepon seluler dari pihak  pegawai Kementrian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

Dimana, oknum pegawai dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan menawarkan proyek pembangunan pasar senilai  Rp3,8 Miliar. “Saya dapat telepone dari salah satu pegawai Kementrian, katanya bisa membantu mendapatkan proyek pembangunan pasar,” ucapnya.

Lebih lanjut, Eddy menuturkan, bahwa dari hasil pembicaraan dirinya dan pihak Kementrian, ada penyetoran fee sebesar 8 persen yang harus di serahkan agar nantinya proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) itu bisa turun. “Katanya harus setor fee 8 persen, dari hasil  itu saya sampaikan kepada Pak Kadis yang saat itu masih dijabat Pak Sofyan,” ungkapnya.

Menindaklanjuti hasil pembicaraan tersebut, pertemuan pun dilakukan  di rumah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jeneponto, yang dihadiri kurang lebih empat orang antaranya, Kadis Disdag Jeneponto, Sofyan, Paris Yasir yang saat itu masih menjabat sebagai Anggota DPRD Jeneponto, dan Kabid Program Disdag Jeneponto.

“Ada pertemuan dirumah Pak Sofyan dan dihadiri oleh Pak Paris Yasir, pembicaraan itu terkait fee 8 persen, dan saat itu Pak H. Paris (wakil Bupati Jeneponto) menyetujui itu,” sebut Eddy.

Setelah itu, Kata Eddy, melalui Awaluddin Dg Kulle, orang kepercayaan dari Farid Yasir menemui dirinya dengan membawah uang senilai Rp400.000.000 yang nantinya uang tersebut diserahkan kepihak Kementerian. “Dia (Awalauddin Dg Kulle) datang bawah uang senilai Rp400 juta yang diserahkan disamping Kantor Perdagangan,” tuturnya.

Saat itu uang diterima, dirinya bersama Arman yang saat itu menjabat Bendahara Pengeluaran, terbang menuju Jakarta untuk menemui oknum pegawai kementrian Perindustrian dan Perdagangan tersebut.

“Saya serahkan di hotel samping Masjid Istiqlal, uang yang saya serahkan itu sebanyak Rp250 juta, Rp150 juta saya serahkan kembali ke Pak Paris karena sebelumnya Pak Farid Yasir telpon saya untuk tidak dia  serahkan semuanya, uang Rp150 juta saya serahkan kembali ke Pak Paris saat dia juga berada di Jakarta, setelah itu saya kembali ke Makassar,” urainya.

Saat ditanya oleh JPU terkait dirinya bisa lolos dalam membawah uang senilai Rp400 juta melalui Bandara, Ia menyebutkan dirinya dibantu oleh salah satu pegawai dari perhubungan bernama H. Aso yang dikenalkan oleh salah satu petugas pegawai perhubungan yang saat itu bertugas di Bandara.

“Pegawai perhubungan yang mulia, melalui H. Yasir, Kemudian H Aso  kenalkan kepegawaian perhubungan yang tugas di Bandara,” imbuhnya.

Diketahui, penyetoran proyek DAK pembangunan pasar rakyat oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia melalui anggaran APBN yang dilebur menjadi dana APBD dan turun proyek pun dikerjakan.

Sebelumnya, Tim penyidik Direktorat kriminal khusus bidang tindak pidana korupsi (tipikor) Polda Sulawesi Selatan  menetapkan 4 tersangka dalam kasus pasar rakyat Jeneponto.

Keempat tersangka masing – masing yakni berinisial SA, MT, HR dan RS mereka   bertindak dalam proyek tersebut sebagai pengawas perencanaan dan Pelaksana Proyek.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan setelah melalui beberapa proses penyelidikan pihaknya pun berhasil menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus tersebut. “Ada 4 orang kita tetapkan tersangka,” ucap Ibrahim Tompo saat dihubungi melalui via telepon celuler, Minggu (17/11/2019).

Kata dia, penetapan keempat tersangka tersebut bukan dilakukan secara sepihak melainkan hasil pembuktian perhitungan kerugian negara (PKN) dari BPKP. “Kerugian negara 800 jutaan. Sesuai audit kerugian negara,” tuturnya.

Diketahui dalam kasus ini, tim penyidik Polda Sulsel selain memanggil wakil bupati Jeneponto Paris Yasir, penyidik Polda Sulsel  telah melakukan pemanggilan kepada Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar saat tahap proses penyelidikan.

Dari informasi yang dihimpun, pembangunan pasar rakyat  yang diduga terdapat korupsi di dalamnya yakni  Pasar Lassang-lassang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke dan Pasar Paitanah, Desa Paitanah, Kecamatan Turatea.

Paris diperiksa penyidik terkait dengan jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Jeneponto saat kedua pasar tersebut dibangun. Pasar Lassang-lasaang dan Pasar Paitanah di bangun menggunakan  DAK pada tahun 2017 lalu dan disebut menelan anggaran senilai Rp2,5 miliar.(*)

 

Reporter: Akbar

Editor: M. Yanudin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *