Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Sejumlah Ruas Jalan di Makassar Macet

  • Whatsapp
Aksi unjuk rasa buruh di kota Makassar

MAKASSAR – Aksi penolakan terhadap pengesahan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) oleh DPR RI dan Pemerintah, terus bergulir. Sejumlah elemen baik buruh dan mahasiswa terus menyuarakan aksi penolakan.

Rabu (7/10/2020), di kota Makassar unjuk rasa penolakan pengesahan Omnibus Law massif dilakukan, mulai dari blokade jalan menggunakan mobil kontainer dan disertai bakar ban. Akibatnya sejumlah ruas jalan macet total.

Bacaan Lainnya

Terpantau, hingga pukul 18.00 WITA, aksi demonstrasi masih berlangsung di beberapa titik, seperti Jalan Sultan Alauddin, Jalan A Pangeran Pettrani, dan Jalan Urip Sumoharjo.

Mahasiswa di Makassar blokade jalan menggunakan mobil container

Berdasarkan data, aksi unjuk rasa tersebut dilakukan aliansi kaum buruh dan mahasiswa, yakni, FSPBI, FSP TRASINDO, SPN SulSel, HMI Korkom Perintis Cabang Makassar, Gerakan Mahasiswa Sospol Unismuh Makassar, Aliansi Mahasiswa UINAM, Aliansi Sospol Memanggil, STIM LPI, HMI Komisariat UNM, Aliansi Mahasiswa Unhas, Aliansi Makar, Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sulsel, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Makassar (UNM), dan Aliansi Barisan Rakyat Bergerak (BARBAR).

Tidak ada izin

Rencananya, aksi demonstrasi penolakan pengesahan UU Omnibus Law ini akan digelar  hingga 8 Oktober 2020.  Menurut Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Ibrahim Tompo,  bahwa aksi pengunjuk rasa tidak mendapat izin dari pihak kepolisian, mengingat masih terjadi pandemi virus corona (covid-19).

“Sebaiknya bijaksana menyikapi kondisi saat ini. Prioritaskan keselamatan banyak orang. Sebenarnya tidak ada yang diberikan rekomendasi untuk unras (unjuk rasa) maupun giat yang sifatnya mengumpulkan banyak orang,” kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo, Rabu (7/10/20).

Hanya saja untuk menjaga tindakan yang tidak diinginkan, personel kepolisian tetap diturunkan untuk melakukan pengamanan. Kata dia, ada sekitar ribuan personel yang dikerahkan untuk mengawal aksi demontrasi yang menolak UU cipta kerja.

“Kita siapkan antisipasi, tentunya dengan pendekatan persuasif imbauan agar unjuk rasa sebisa mungkin tidak merugikan masyarakat dalam hal ini pengguna jalan,” ujar Kabid Humas.

Dalam aksi unjuk rasa sejumlah elemen terhadap penolakan pengesahan RUU Omnibus Law, mereka membawa 12 poin tuntutan. Di antaranya:

  1. Masuknya TKA unskill worker dengan dihapusnya wajib izin (IMTA)untuk mempekerjakan TKA.
  2. Hubungan kerja dengan sistem kerja PKWT dan outsoursing untuk semua jenis pekerjaan tanpa Ada batasan waktu (seumur hidup).
  3. Hapusnya upah minimum,dengan duhapusnya upah minimum kabupaten/kota UMK dan UMSK serta berlakunya upah perjam (satuan waktu) ,upah borongan (satuan basil)Dan upah industri pada karya.
  4. Dihapusnya kewajiban perushan untuk membuat struktur dan skala upah
  5. PHK dipermudah dengan sistem (easy hiring,easy firing) dengan menghapus pasal kewajiban mencegah PHK dan prosedur PHK.
  6. Dihapusnya Hak cuti yg harus dibayar perusahaan antara lain, RUU CILAKA ini menghapus hak cuti haid, gugur kandungan, cuti melahirkan, cuti menjalankan ibadah, cuti menikah, cuti menikahkan anak, cuti mengkhitankan anak atau membatiskan anak, cuti menjalankan tugas negara, cuti tugas menjalankan tugas serikat pekerja dll.
  7. Dihapusnya hak buruh untuk mengajukan gugatan ke PHI apabila terjadi PHK sepihak.
  8. Hilangnya Pasongan karena dengan sistem kerja kontrak /PKWT dan outsoursing selamanya maka secara otomatis tidak ada kewajiban perusahaan membayar pasongan.
  9. Penghargaan masa kerja berkurang dan penggantian hak dihapus
  10. Hilangnya sanksi pidana dalam pelanggaran hak normatif pekerja atau buruh.
  11. Hilangnya jaminan sosial dgn sistem hubungan kerja yang fleksibel dan sistem upah perjam, borongan maka jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan pensiun akan hilang.
  12. Masih banyak pasal pasal dalam UU CILAKA maka pengurus himpunan mahasiswa islam (HMI) Cabang Gowa raya menyatakan menolak dan menuntut untuk pembatalan UU tersebut.(*)

 

Reporter : Akbar

Editor: M. Yanudin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *