Dugaan Pungli di Kanre Rong, Hamzah Hamid Curigai Ada Kongkalikong Kadis Koperasi dan Pengelola

  • Whatsapp
Ketua Fraksi PAN DRPD Makassar, Hamzah Hamid

MAKASSAR – Legislator DPRD Makassar dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Hamzah Hamid mencurigai adanya kongkalikong Kepala Dinas (Kadis) Koperasi dan UKM Makassar, Evy Aprialty dengan Kepala Pengelola lapak kawasan kuliner Kanre Rong Karebosi, Muhammad Said.

Sebab Muhammad Said diduga terlibat dalam dugaan pungutan liar (pungli) dalam bentuk sewa menyewa lapak kepada pedagang kaki lima (PK 5). Padahal, berdasarkan peraturan daerah (Perda) menyatakan bahwa setiap pedagang kaki lima yang direlokasi ke Kanre Rong diberikan lapak secara gratis.

Bacaan Lainnya

“Kalau sampai sekarang Kadis belum copot pengelola berarti patut dicurigai ada apa? ,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD Makassar itu via telepon, Kamis (15/10/2020).

Ia mengaku menyayangkan sikap Kadis Koperasi dan UKM Makassar yang sampai sekarang masih mempertahankan keberadaan Kepala Pengelola Kanre Rong, sementara ada rekomendasi pencopotan dari Dewan sebelumnya terkait itu.

“Saya coba cari tahu dulu ke teman-teman Komisi yang membawahi ini. Jika betul ada rekomendasi namun diabaikan maka kita akan panggi kembali Kadisnya. Seharusnya memang pengelola dicopot saja agar kejadian dugaan pungli tidak berulang. Kami akan tegur Kadis jika belum juga mencopot pengelolanya,” tegas Hamzah.

Alasan pencopotan Kepala Pengelola Kanre Rong, diakui Hamzah Hamid cukup beralasan. Selain mengantisipasi agar kejadian tidak berulang dan sebagai tindak lanjut dari temuan Inspektorat, juga memudahkan untuk menghadapi proses hukum yang sementara berjalan di tingkat Kejaksaan Negeri (Kejari) kota Makassar.

“Kalau masih dibiarkan tetap pada posisinya, maka sangat memungkinkan peristiwa yang dimaksud itu berulang. Karena mata rantai masih bersambung. Kita akan pantau juga kemungkinan diam-diam masih ada transaksi sewa-menyewa di lapangan. Jika itu nantinya kami temukan, maka Kadisnya juga kami minta dicopot sekalian,” tegas Hamzah.

Sebagaimana diketahui, Kejari kota Makassar telah  melakukan pemeriksaan terhadap Kadis Koperasi Evi Aprialty dan pengelola Kanre Rong, Muhammad Said terkait dugaan pungli tersebut. Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, Ardiansyah Akbar juga membenarkan adanya temuan pungutan liar di Kanre Rong, hanya saja pihaknya enggan membeberkan hasilnya.

Ardiansyah mengatakan, sejauh ini pihaknya masih merampungkan hasil dari pemeriksaan saksi saksi. “Sebenarnya ini masih terbatas yah, karena ini juga masih tertutup. Semua yang diperiksa cukup sekali saja di panggil, kami juga belum bisa memutuskan terkait hasil pemeriksaan itu karena masih banyak yang belum kami panggil dan  sementara berjalan,” kata Ardiansyah belum lama ini.

Bukti Adanya Pungli

Sebelumnya salah seorang pedagang berinisial Y, yang  lama berjualan di kawasan kuliner Kanre Rong, mengaku menyewa lapak dengan harga Rp8 Juta. YL menyebutkan bahwa dirinya menyewa lapak dari pihak pengelola bernama Muhammad Said.

“Saya tanya langsung ke pengelola bagaimana  untuk menyewa kios di sini, pengelola  sebutkan kios yang menghadap keluar itu Rp700 ribu dan yang menghadap kedalam itu Rp500 ribu per bulan,” kata Y belum lama ini.

Setelah itu, pengelola menunjukkan salah satu lapak kepada Y. Pihak pengelola kemudian menyebutkan bahwa lapak tersebut hanya bisa disewa per tahun. “Awalnya dikasih Rp8,4 juta per tahun, katanya sekarang tidak ada lagi lapak yang di kontrakan perbulan. Terus ditawar Rp7 juta, tapi katanya tidak bisa karena sudah banyak orang yang mau ini tempat, tapi dealnya itu Rp8 juta,” ungkap Y.

Setelah kesepakatan terbangun untuk membayar Rp8 juta  sewa lapak dengan luas 2×2 meter itu, pun langsung memberikan uang tunai tersebut kepada Muhammad Said. Kala itu, Y sempat meminta tanda bukti penyewaan lapak kepada Muhammad Said, namun saat itu Muhammad Said mengatakan bahwa akan menyerahkan buktinya pada keesokan harinya.

“Saya langsung bayar ke Pak Said. Saya kasih uang Rp8 juta langsung dan besoknya itu saya diberikan kuitansi. Yang bertanda tangan di kuitansi itu bukan Pak Said, tapi atas nama NR,” aku YL.

Belakangan terungkap, ternyata lapak yang disewa oleh Y bukanlah milik pengelola kawasan kuliner Kanre Rong, melainkan milik seorang pedangang kaki lima yang pada Januari 2019 direlokasi ke kawasan kuliner itu. “Setelah beberapa hari berjualan saya baru tahu kalau ada pemilik pertamanya ini kios atas nama NR,” beber Y.

Lapak Gratis

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makassar, Evi Aprialty mengatakan jumlah lapak di Kanre Rong saat ini berkisar 220 unit, dan diperuntukkan secara gratis bagi pedagang yang direlokasi dari pinggir jalan. “Untuk pemungutan biaya tidak ada, karena belum ada retribusi di Kanre Rong, kecuali parkir. Sesuai isi Perda-nya itu gratis,” jelas Evi via telpon belum lama ini.

Ia mengatakan, adanya sewa-menyewa lapak itu dilakukan oleh pengguna lapak yang pertama atau orang yang namanya masuk dalam daftar waktu penyerahan lapak pertama yang direlokasi dari tiga Kecamatan. “Mereka sudah lakukan sejak tahun 2019, sebelum saya kembali ke Dinas Koperasi. Nah inilah sehingga saya lakukan penertiban,” terang Evi.

Ia sempat menanyakan kepada pengguna pertama lapak, mengapa sampai ia tidak menggunakan lapaknya. “Alasannya mereka tidak punya biaya untuk jualan,” ucap Evi.

Mengenai jika nantinya ditemukan bahwa pengelola yang justru menyewakan lapak di Kanre Rong, Evi dengan tegas katakan itu pelanggaran dan dirinya siap melaporkan langsung hal itu ke aparat penegak hukum untuk diproses karena telah bertentangan dengan Perda yang ada.

“Jadi pengelola dalam hal ini UPTD harusnya tidak ikut campur tangan soal itu. Kecuali teruntuk pemanfaatan lapak diantaranya mengatur tentang makanan jenis apa yang hendak dijual di lapak tersebut,” tegas Evi kala itu.(*)

 

Reporter: Akbar

Editor: M. Yanudin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *