Legislator Makassar Desak Kadis Koperasi Copot Pengelola Kanre Rong

  • Whatsapp
Anggota DPRD Makassar dari fraksi Golkar Nurul Hidayat

MAKASSAR – Pengusutan kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam bentuk sewa menyewa lapak terhadap pedagang kaki lima (PK 5) di Kanre Rong Karebosi masih terus bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) kota Makassar.

Pungli di kawasan kuliner tersebut, kuat dugaan kepala UPTD Kanre Rong, Muhammad Said, turut terlibat. Pasalnya dari sejumlah pengakuan PK 5, bahwa mereka mendapatkan lapak di kawasan tersebut setelah membayar enam juta hingga delapan juta per tahun kepada pengelola.

Bacaan Lainnya

Situasi lapak di Kanre Rong

Padahal dalam Peraturan Daerah disebutkan, bahwa setiap pedagang kaki lima yang direlokasi ke Kanre Rong atau berjualan di kawasan tersebut tidak dipungut biaya sewa atau diberikan secara gratis.

Melihat polemik yang terjadi di Kanre Rong, Anggota Komisi B bidang Prekonomian DPRD Makassar, Nurul Hidayat mendesak Kepala Dinas (Kadis) Koperasi dan UKM, Evi Aprialty untuk segera mencopot kepala UPTD Kanre Rong, Muhammad Said.

“Saya juga sebentar akan konfirmasi langsung kepada Kadis Koperasi. Harus segera dinonjobkan ini kepala pengelola Kanre Rong, jangan terkesan terjadi pembiaran,” kata Nurul Hidayat, Sabtu (17/10/2020).

Tujuannya, lanjut legislator Golkar ini, untuk menghindari terjadinya asumsi masyarakat yang negatif. Sebab Muhammad Said saat ini sedang menjalani proses hukum, pemeriksaan di Kejari Makassar.

“Agar dia bisa lebih fokus dalam pemeriksaanya, masyarakat juga pasti beranggapan bahwa Kadis koperasi melindungi kepala UPTD Kanre Rong. Itu harus dinonjobkan dulu ini pengelola sampai perkaranya selesai,” tegas Nurul Hidayat.

Lantaran, jika terus menerus terjadi pembiaran, Nurul menuturkan, seolah – olah Kadis Koperasi mempunyai kepentingan dengan Muhammad Said, yang terkesan melindungi.

“Jangan sampai Dinas Koperasi melindungi pengelola, pasti masyarakat akan mempertanyakan semua ini,bahwa ada apa dengan Dinas Koperasi? yang sampai saat ini masih terjadi pembiaran kepada pengelola. Jangan sampai ada keterkaitan antara pengelola dan kadis, sehingga ia melakukan pembiaran, ” imbuhnya.

Bukti Adanya Pungli

Sebelumnya salah seorang pedagang berinisial Y, yang  lama berjualan di kawasan kuliner Kanre Rong, mengaku menyewa lapak dengan harga Rp8 Juta. YL menyebutkan bahwa dirinya menyewa lapak dari pihak pengelola bernama Muhammad Said.

“Saya tanya langsung ke pengelola bagaimana  untuk menyewa kios di sini, pengelola  sebutkan kios yang menghadap keluar itu Rp700 ribu dan yang menghadap kedalam itu Rp500 ribu per bulan,” kata Y belum lama ini.

Setelah itu, pengelola menunjukkan salah satu lapak kepada Y. Pihak pengelola kemudian menyebutkan bahwa lapak tersebut hanya bisa disewa per tahun. “Awalnya dikasih Rp8,4 juta per tahun, katanya sekarang tidak ada lagi lapak yang di kontrakan perbulan. Terus ditawar Rp7 juta, tapi katanya tidak bisa karena sudah banyak orang yang mau ini tempat, tapi dealnya itu Rp8 juta,” ungkap Y.

Setelah kesepakatan terbangun untuk membayar Rp8 juta  sewa lapak dengan luas 2×2 meter itu, pun langsung memberikan uang tunai tersebut kepada Muhammad Said. Kala itu, Y sempat meminta tanda bukti penyewaan lapak kepada Muhammad Said, namun saat itu Muhammad Said mengatakan bahwa akan menyerahkan buktinya pada keesokan harinya.

“Saya langsung bayar ke Pak Said. Saya kasih uang Rp8 juta langsung dan besoknya itu saya diberikan kuitansi. Yang bertanda tangan di kuitansi itu bukan Pak Said, tapi atas nama NR,” aku YL.

Belakangan terungkap, ternyata lapak yang disewa oleh Y bukanlah milik pengelola kawasan kuliner Kanre Rong, melainkan milik seorang pedangang kaki lima yang pada Januari 2019 direlokasi ke kawasan kuliner itu. “Setelah beberapa hari berjualan saya baru tahu kalau ada pemilik pertamanya ini kios atas nama NR,” beber Y.

Lapak Gratis

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makassar, Evi Aprialty mengatakan jumlah lapak di Kanre Rong saat ini berkisar 220 unit, dan diperuntukkan secara gratis bagi pedagang yang direlokasi dari pinggir jalan. “Untuk pemungutan biaya tidak ada, karena belum ada retribusi di Kanre Rong, kecuali parkir. Sesuai isi Perda-nya itu gratis,” jelas Evi via telpon belum lama ini.

Ia mengatakan, adanya sewa-menyewa lapak itu dilakukan oleh pengguna lapak yang pertama atau orang yang namanya masuk dalam daftar waktu penyerahan lapak pertama yang direlokasi dari tiga Kecamatan. “Mereka sudah lakukan sejak tahun 2019, sebelum saya kembali ke Dinas Koperasi. Nah inilah sehingga saya lakukan penertiban,” terang Evi.

Ia sempat menanyakan kepada pengguna pertama lapak, mengapa sampai ia tidak menggunakan lapaknya. “Alasannya mereka tidak punya biaya untuk jualan,” ucap Evi.

Mengenai jika nantinya ditemukan bahwa pengelola yang justru menyewakan lapak di Kanre Rong, Evi dengan tegas katakan itu pelanggaran dan dirinya siap melaporkan langsung hal itu ke aparat penegak hukum untuk diproses karena telah bertentangan dengan Perda yang ada.

“Jadi pengelola dalam hal ini UPTD harusnya tidak ikut campur tangan soal itu. Kecuali teruntuk pemanfaatan lapak diantaranya mengatur tentang makanan jenis apa yang hendak dijual di lapak tersebut,” tegas Evi kala itu.(*)

 

Reporter: Victor Ratu
Editor: M. Yanudin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *