Ada Rumah Jadi Tempat Penimbunan Avtur Diduga Ilegal di Komplek Grand Sulawesi Maros, Milik Siapa?

  • Whatsapp
Mobil yang diduga mengangkut avtur

MAROS – Sebuah rumah di Kompleks Perumahan Grand Sulawesi tepatnya yang terletak di Lingkungan Padangalla, Dusun Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros diduga menjadi tempat penimbunan bahan bakar minyak jenis avtur secara ilegal.

Dari pantauan di lapangan, truk yang bertuliskan PT. WSN Petro Energi dengan nomor plat DD 8916 RJ diduga bermuatan avtur terakhir kali memasuki kompleks yang terletak di ujung Kampung Padangalla tersebut tepatnya 27 Desember 2020.

Bacaan Lainnya

Truk yang diduga bermuatan avtur itu memarkir di sebuah rumah di Kompleks Perumahan Grand Sulawesi Blok D 72A. Kepala mobil truk masuk ke dalam teras rumah yang disampingnya terdapat sebuah penampungan fiber berwarna orange.

Baca Juga :  Kakak Beradik Ini Menjadi Kurir Sabu
Tempat penimbunan avtur di belakang rumah warga di kompleks Grand Sulawesi Maros

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulsel mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel menurunkan tim mengusut keberadaan rumah yang diduga dijadikan sebagai tempat penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis avtur yang diduga ilegal tersebut.

“Kita harap kasus ini diseriusi. Polda harus usut jaringan penimbun avtur ini secara tuntas. Proses juga oknumnya yang nantinya kedapatan bermain-main dalam jaringan penimbun avtur secara ilegal tersebut,” kata Direktur PUKAT Sulsel, Farid Mamma dimintai tanggapannya via telepon.

Ia menjelaskan bahwa dalam kegiatan pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tanpa izin dari pihak pemerintah, terdapat ketentuan pidana yang mengaturnya, seperti ketentuan dalam Pasal 53 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas.

Baca Juga :  Tauphan Anzar Jadi Tersangka Kasus Dugaan Perusakan Manggrove Lantebung

Dimana setiap orang yang melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling tinggi Rp50 miliar.

Tak hanya itu, kegiatan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan juga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling tinggi Rp40 miliar.

Demikian juga untuk kegiatan penyimpanan sebagaimana yang dimaksud Pasal 23. Jika tanpa mengantongi izin usaha penyimpanan maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30 miliar.

“Polisi harus mengecek apakah para pelaku penimbunan BBM jenis avtur di Maros tersebut memiliki dokumen perizinan usaha penimbunan dari pemerintah. Jika tidak maka segera tangkap  mereka dan proses sesuai hukum yang berlaku,” terang Farid.

Baca Juga :  Awal Tahun 2021, Kejati Sulsel Akan Lanjutkan Kasus Tipikor PDAM Makassar

Tak hanya itu, ia juga berharap kasus penimbunan avtur tersebut tidak berhenti pada peran pelaku penimbun saja yang diduga kuat tanpa izin. Tapi mengusut lebih lanjut adanya peran pembantu yang dalam aktivitas transaksi ilegal yang dimaksud.

“Siapa-siapa yang membantu terjadinya kejahatan kan bisa juga terjerat pidana. Kenapa bisa avtur ini diberikan kepada pelaku yang tidak  mengantongi izin. Ini bahan bakar kalau pun berstatus limbah maka dia kategori sebagai limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dan tempat penimbunannya pun tidak bisa sembarangan karena ini bahan mudah terbakar,” tegas Farid.(*)

Reporter: Akbar
Editor : M. Yanudin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *