Kejati Sulsel Didesak Buka Kembali Kasus Dugaan Korupsi Alkes Pangkep

  • Whatsapp

MAKASSAR – Lembaga pegiat anti korupsi di Sulsel mulai menyuarakan kembali desakan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) untuk membuka kembali penyidikan kasus dugaan korupsi yang secara diam-diam telah dihentikan tanpa pertimbangan hukum yang kuat. Antaranya kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Kabupaten Pangkep.

“Kita tetap optimis kasus alkes pangkep ini bisa berlabuh hingga Pengadilan Tipikor. Kita harap Kejati bisa membuka kembali karena SP.3 bukan harga mati kasus ini ditutup selamanya,” kata Direktur Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) Kadir Wokanubun, Selasa 5 Januari 2021.

Ia berharap di tahun 2021, Kejati Sulsel bisa beresolusi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum utamanya dalam penanganan sejumlah kasus korupsi. “Salah satunya buka kembali penyidikan kasus alkes Pangkep. Saya kira Kejati harus masukkan itu ke dalam agenda resolusi tahun 2021,” harap Kadir.

Sebelumnya, lembaga binaan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad itu mengadukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) ke Jaksa Agung.

Hamka, Badan Pekerja ACC Sulawesi mengatakan pengaduan ACC Sulawesi ke Jaksa Agung terkait kinerja Kejati Sulsel dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Kabupaten Pangkep tahun anggaran 2016 yang dinilai sangat tidak profesional.

“Sejak awal dalam penanganan kasus alkes Pangkep ini, Kejati Sulsel sama sekali tidak menjalankan kinerjanya secara profesional,” kata Hamka, Peneliti Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi), Sabtu 4 Juli 2020.

Ia mengatakan Kejati Sulsel seenaknya menghentikan kasus dugaan korupsi alkes  di Kabupaten Pangkep itu karena alasan tidak ditemukan kerugian negara, sementara kata Hamka, hal itu bertolak belakang dengan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dengan jelas-jelas menemukan bahkan menguraikan kerugian negara yang terjadi dalam kegiatan pengadaan alkes tersebut.

“Dari penyidikan kasus alkes Pangkep ini juga ada 3 orang tersangka masing-masing inisial SC selaku rekanan, S pemilik korporasi dan AS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tapi tiba-tiba dihentikan padahal LHP BPK temukan kerugian negara lumayan besar,” terang Hamka.

Berdasarkan LHP BPK terhadap kegiatan tersebut, kata Hamka, telah timbul kerugian negara akibat penyusunan Harga Penetapan Satuan (HPS) tidak didasarkan atas survey harga di wilayah setempat. Melainkan, HPS tersebut disusun berdasarkan surat penawaran yang diperoleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep.

Kemudian juga dalam kegiatan pengadaan alkes tersebut, lanjut Hamka, ditemukan indikasi mark up harga dalam penyusunan HPS. HPS disusun dengan dasar penawaran dari penyalur.

Harga satuan untuk dental unit, jauh melebihi harga satuan standar yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pangkep Nomor 486 tahun 2016. Diantaranya harga dental unit merek king asal negara Jepang, ditetapkan melalui SK sebesar Rp180.000.000 sedangkan dental unit dalam HPS sebesar Rp625.000.000.

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan BPK juga, kata Hamka, menemukan bahwa SK Bupati tentang penetapan standarisasi harga satuan barang dan jasa tersebut itu diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2016. Meski setelahnya tepatnya pada tanggal 1 September 2016, SK Bupati itu dicabut dan diganti dengan SK Bupati nomor 569 tahun 2016 yang sama sekali tak mencantumkan penetapan harga standarisasi.

Tak hanya itu, lanjut Hamka, BPK juga menemukan proses pengadaan alkes tidak melalui sistem e-purchasing. Melainkan proses lelang dilakukan karena mengikuti perintah Pengguna Anggaran (PA) dan tidak pernah melakukan pengecekan di e-katalog. Padahal sesuai ketentuan yang ada, proses pengadaan untuk barang-barang yang sudah ada di e-katalog dilakukan e-purchasing.

Selanjutnya juga ditemukan adanya indikasi pengaturan peserta lelang. Dimana dari tiga perusahaan yang memasukkan penawaran yakni PT. Aras Sanobar, PT. Toba Medi Sarana dan CV. Jaga Sarana Kencana, terdapat dua penawaran yang diunggah dari sumber yang sama yakni berasal dari desktop IP 180.251.172.8.

Dua perusahaan yang memasukkan penawaran dari sumber yang sama tersebut diketahui penawaran milik PT. Aras Sanobar dan CV. Jaga Sarana Kencana.

Kemudian berlanjut, BPK kembali menemukan bahwa Pokja ULP tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran. Diantaranya tak permah mengunduh dokumen penawaran yang masuk. Tapi dokumen penawaran hanya pernah diunduh oleh user inisial AY yaitu auditor BPK yang sedang melakukan pemeriksaan.

Temuan lainnya yakni, kata Hamka, dimana BPK menyatakan bahwa izin edar alat kesehatan yang diadakan juga tidak dapat ditelusuri dan enam unit alat kesehatan belum didistribusikan dan masih berada di gudang rekanan.

Kemudian temuan BPK selanjutnya yakni terkait enam unit alat kesehatan masing-masing 3 unit dental unit dan 3 unit incubator bayi yang rencananya didistribusikan ke 3 unit puskesmas yakni ke Puskesmas Lk. Kalmas, Puskesmas Lk. Tangata dan Puskesmas Sarappo tersebut ditemukan tersimpan di gudang milik PT. Aras Sanobar.

Tak sampai disitu, BPK juga menemukan sikap PPK yang tidak cermat dimana melakukan pembayaran tidak sesuai dengan kontrak yang ada. PPK, membayar pengerjaan sebesar 30 persen atau senilai Rp6.867.630.000 sedangkan dalam kontrak perjanjian disepakati nilai pembayaran uang muka yang harus dibayarkan hanya sebesar 20 persen.

Berdasarkan hal diatas, kata Hamka, sangat jelas bahwa terjadi penyimpangan dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) di Kabupaten Pangkep.

“Anti Corruption Committee (ACC) tegas meminta kepada Jaksa Agung untuk memerintahkan Kejati Sulsel membuka ulang kasusnya dan segera mengevaluasi kinerja Kejati Sulsel,” Hamka menandaskan.(*)

Reporter:  Akbar
Editor : M. Yanudin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *