Dana Hibah Dinas Pariwisata Makassar Dikhawatirkan Senasib dengan Bansos Covid-19

  • Whatsapp
Ilustrasi

MAKASSAR – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum lama ini menyalurkan bantuan dana hibah hampir ke seluruh daerah di Indonesia. Dana hibah tersebut diperuntukkan bagi pemerintah daerah untuk membangkitkan sektor industri usaha di bidang kepariwisataan yang sedang mengalami gangguan finansial serta recovery akibat dampak COVID-19.

Dasar pelaksanaan Dana Hibah ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/MK07/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pengelolaan Dana Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan pandemik COVID-19 dan dampak akibat pandemik COVID-19.

Bacaan Lainnya

Data yang dihimpun, khusus pemerintah kota Makassar menerima kucuran Dana Hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp48 miliar yang dikelola Dinas Pariwisata. Informasinya Dana Hibah itu sudah berada di kas pemerintah daerah.

Untuk penyaluran Dana Hibah  diperuntukkan bagi sektor industri usaha yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata kota Makassar.

Namun sejauh ini Dinas Pariwisata kota Makassar tak kunjung menyalurkan Dana Hibah tersebut ke pelaku usaha yang memenuhi persyaratan. Bahkan penyaluran Dana Hibah ke sektor usaha yang dimaksud seperti, perhotelan, restoran dan kafe telah melewati batas waktu yang ditentukan, yakni, 30 Desember 2020.

Reaksi PHRI dan AUHM

Ketua Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, Anggiat Sinaga turut menanggapi lambannya penyaluran Dana Hibah itu. Dia mengaku kecewa dengan Dana Hibah yang dijanjikan oleh Dinas Pariwisata untuk hotel dan restoran, tak kunjung dicairkan.

Padahal, kata dia, pihaknya sudah melengkapi sejumlah berkas administrasi yang menjadi persyaratan untuk menerima bantuan Dana Hibah dari Dinas Pariwisata  Makassar.

“Kami sudah melengkapi berkas apa yang menjadi persyaratan. Memang belum semuanya, tapi kan sudah ada 25 (pelaku usaha di bidang kepariwisataan di PHRI) yang telah lengkap berkasnya. Nah,  itu aja dulu yang dicairkan, biar itu menjadi bukti kepada yang lain,” pintanya.

Senada juga disampaikan ketua Asosiasi Usaha Hiburan Makassar (AUHM), Zulkarnain Ali Naru. Dia meminta Dinas Pariwisata untuk bersikap adil terhadap pelaku usaha yang bergerak di bidang kepariwisataan.

Apalagi, kata Zulkarnain, sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di kota Makassar juga mengantongi TDUP serta turut terdampak pandemi virus corona. “Mereka ini hanya terkesan tiba masa tiba akal, terus kalau terdesak maka mulailah akal-akalan,” sebutnya.

Tak hanya itu, Zulkarnain menilai bahwa Dinas Pariwisata Kota Makassar  telah gagal  melaksanakan amanah dari pemerintah pusat. Sebab dalam kondisi pandemik, ungkap Zulkarnain, hampir semua usaha hiburan malam yang memiliki TDUP serta persyaratan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) restoran, sebagaimana ketentuan untuk mendapatkan Dana Hibah turut terdampak.

Apalagi pemerintah kota Makassar baru – baru ini mengeluarkan kebijakan jam operasional malam. Di mana setiap pelaku usaha hanya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 19.00 WITA. Hal itu dianggap akan mematikan industri usaha hiburan malam.

“Kita tidak bisa beroperasi akibat kebijakan dari Pemerintah Kota, sehingga kita semua bisa gulung tikar kalau seperti ini. Jangan hanya hotel dan restoran saja yang mendapatkan Dana Hibah, tetapi para pelaku usaha di sektor hiburan juga harus diberikan. Apa lagi kita juga memiliki tenaga kerja yang terbilang banyak, ” keluhnya.

“Kemarin juga pihak PHRI kan sudah akui, banyak anggota mereka yang dibantu mengurus TDUP usahanya. Tapi nyatanya, setelah TDUP mereka terbit, dana hibahnya juga terkesan menggantung dan tak kunjung terealisasi. Jadi, saya rasa ini hanya akal-akalan Dinas Pariwisata saja,” ungkap Zulkarnain.

Dengan tidak adanya kepastian menyoal dana hibah yang disertai kejanggalan dalam persyaratan untuk pencairan. Zulkarnain mengajak seluruh pihak untuk mengawal Dana Hibah tersebut, agar tidak disalahgunakan.

Dia juga khawatir Dana Hibah yang diperuntukkan membangkitkan sektor usaha di bidang kepariwisataan akibat pandemi covid-19 senasib dengan kasus bantuan sosial. Di mana bantuan sosial pengadaan paket sembako bagi warga Makassar yang terdampak covid-19 telah ditangani Polda Sulsel di tahap penyidikan, karena di dalamnya ada dugaan Mark-up anggaran.

“Jangan sampai senasib lagi dengan Bansos Covid-19 kemarin yang ditangani Dinsos Kota Makassar. Pengusaha menunggu realisasi tapi bantuan tak kunjung ada. Malah kasusnya berakhir dengan dugaan tindak pidana,” sorotnya.

Alasan Dinas Pariwisata Makassar

Menurut kepala Seksi (Kasi) Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kota Makassar, Safaruddin, bahwa penyaluran Dana Hibah memiliki beberapa kendala dalam pencairan. Salah satunya, kata dia, tenggat waktu antara penerimaan Dana Hibah dari pemerintah pusat dan pencairan, sangat singkat.

“Penerimaan Dana  tanggal 16 Desember 2020, sudah sangat singkat waktunya dengan batas akhir pencarian tanggal 30 Desember 2020,” sebutnya saat dikonfirmasi via WhatsApp oleh wartawan, Jumat (8/1/2021).

Sehingga dalam pencairan Dana Hibah, kata dia, perlu adanya kehati-hatian terkait pelaksanaan petunjuk teknis Dana Hibah  terhadap Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) serta persyaratan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

“Upaya maksimal yang telah dilakukan tim Dana Hibah dengan merampungkan seluruh dokumen administrasi (baik dokumen pariwisata maupun dokumen keuangan) di tanggal 30 Desember. Namun akan riskan bila dicairkan pada tanggal tersebut dan rawan menjadi temuan dari pihak pemeriksa,” ungkapnya.

Dengan alasan itu, sehingga dianggap mempengaruhi kinerja penyelesaian dokumen verifikasi berkas dan dokumen pencairan. Dia menambahkan pihaknya telah menyurat ke Kementerian Pariwisata untuk pengalihan dana hibah ke 2021.(*)

Reporter: Akbar
Editor : M. Yanudin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *