Polda Sulsel Didesak Umumkan Tersangka Kasus Bansos Covid-19 Makassar, Tanpa Audit BPKP

  • Whatsapp
Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi, Djusman AR

MAKASSAR – Belakangan ini sejumlah pegiat anti korupsi mendesak kepolisian daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) untuk segera menetapkan tersangka di kasus dugaan mark-up anggaran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19 di kota Makassar. Sebab kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan namun belum ada tersangka.

Alasan penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel, belum menetapkan tersangka di kasus kemanusiaan itu karena Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum menyerahkan hasil Audit.

Bacaan Lainnya

Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi, Djusman AR menjelaskan, manakala pihak kepolisian menemukan adanya indikasi tindakan melawan hukum, tidak perlu lagi bergantung pada hasil BPKP.

Karena, kata Djusman, jika mendasar pada unsur melawan hukum, dua alat bukti sebenarnya sudah terpenuhi tanpa harus menunggu hasil audit untuk menetapkan tersangka. Kendati hasil audit yang diperihalkan adalah jumlah untuk menghitung berapa total kerugian, bukan   mencari tahu ada atau tidak kerugian.

“Artinya kalau sudah ada tindakan melawan hukum itu sudah timbul kerugian, audit investigatif yang dilakukan oleh Polda bukan lagi mencari tahu ada tidak kerugian. Tetapi untuk menghitung jumlah total kerugiannya. Mestinya Polda tidak perlu menunggu hasil audit itu untuk menetapkan tersangka. Undang – Undang korupsi jelas, dari informil ke materil,” ungkap Djusman, Ahad (10/1/2021).

Djusman berharap, penyidik Dirkrimsus Polda Sulsel  untuk lebih transparan mengungkap kasus Bansos Covid-19 di kota Makassar. Tujuannya, agar masyarakat memiliki kepercayaan penuh dalam penegakan hukum di negeri ini.

“Penyidik itu dalam undang undang nomor 28 tahun 1999 dikategorikan penyelenggara negara. Jadi yang dimaksud penyelenggara negara bukan hanya Presiden, Gubernur dan Bupati. Tetapi penyidik juga. Apa instrumennya disitu? Selaku penyelenggara negara mereka wajib terbuka secara akuntabilitas dan profesionalitas. Jadi bukan hal yang salah jika ketika mereka dikritik dan disorot oleh publik,” kata Djusman.

Hal itu disampaikan Djusman karena selama ini, pihak Dirkrimsus Polda Sulsel kerap mengeluarkan pernyataan bahwa tersangka di kasus Bansos Covid-19 telah dikantongi, namun masih menunggu hasil audit dari BPKP.

“Mesti ada kejujuranlah, kalau saya perspektif hukumnya tidak perlu Polda menunggu keluarnya hasil audit investigatif dari BPKP untuk menetapkan tersangka. Kita sudah jenuh selalu bahasanya tersangka sudah dikantongi. Kalau selalu begitu statment-nya jangan sampai oknum yang diduga tersangka menjadi ATM berjalan nantinya,” sorotnya.

Bagi Djusman, seharusnya penyidik Dirkrimsus Polda Sulsel tidak ragu dalam menetapkan tersangka di kasus Bansos Covid-19 kota Makassar. Apalagi kasus ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan.

“Buka dong ke publik, karena itu hak publik. Penegakan hukum itu tidak mengenal keragu-raguan, makanya dalam undang – undang korupsi cukup membuka dua unsur alat bukti. Audit investigatif itu, bukan baru mau mencari adanya kerugian tapi untuk memastikan berapa total kerugiannya. Jadi tidak ada alasan bagi penyidik untuk menunda – nunda penetapan tersangka, ” tukasnya.

Potensi Tersangka

Sementara itu, Djusman juga meminta pihak kepolisian untuk menyeret semua yang terlibat dalam kasus kemanusiaan tersebut. Berdasarkan analisanya, ungkap Djusman,  dalam kasus Bansos covid-19 di kota Makassar sejumlah elit di lingkup pemerintahan kota Makassar berpotensi sebagai. Karena dalam kasus ini saling keterkaitan satu sama lain.

“Kita paham semuanya, bahwa setiap program kerja itu berbasis kinerja, yang dimaksud berbasis kinerja adalah segala proyek, program atau pertanggungjawaban keuangan, dipertanggungjawabkan oleh  KPA – nya (Kuasa Pengguna Anggaran). Katakanlah dalam kasus Bansos, kan tentu KPA adalah kepala Dinas, nah disinilah nantinya penyidik harus lebih tajam, “harapnya.

Dia menilai, bahwa setiap pekerjaan di lingkup pemerintahan selalu berasas pada perintah atasan. Djusman menduga adanya mark-up  paket sembako bansos Covid-19 di kota Makassar adanya keterlibatan sang atasan.

“Apakah KPA ini menyimpang dari pekerjaannya, mungkin karena ada instrumen dari atasan. Saya kira kalau bicara korupsi itu sulit ditemukan adanya KPA atau kepala dinas berani melakukan penyimpangan tanpa adanya signal atau dorongan dari atasannya, susah itu,” ungkapnya.

Meski demikian, Djusman enggan berspekulasi dan mendahului proses hukum yang tengah berjalan. Tetapi, kata dia, patut dicurigai. Sebab disaat terungkapnya kasus tersebut di kota Makassar dipimpin oleh Penjabat wali kota (Pj) yang direkomendasikan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah ke Kementrian Dalam Negeri (Mendagri).

“Bisa saja PJ, bisa saja lari ke Gubernur, kan begitu. Kenapa itu gubernur bisa mengintervensi Pj? Menurut saya, memang kewenangan Gubernur mengintervensi PJ. Karena PJ itu adalah perpanjangan tangan dari Gubernur. Apakah statusnya sama dengan wali kota terpilih? Oh tentu beda. Kalau kemudian dalam perkara Bansos itu karena KPA-nya atau Kepala Dinas berani melakukan itu, mungkin ada instrumen- instrumen apakah tertulis atau dominan lisan sehingga Kepala Dinas berani melakukan. Kalau memang itu benar, penyidik harus berani  mengusut itu,” dia menambahkan.

“Kita harapkan penyidik tidak terbatas hanya kepada KPA-nya saja, kami menduga itu dapat dikategorikan massif, jadi dugaan kami itu yang berpotensi ditersangkakan, tapi kami tidak mau mendahului proses hukum,” imbuhnya.

Kendala Hasil Audit BPKP

Sebelumnya, Direktur Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol. Widoni Fedri mengungkapkan bahwa penetapan tersangka dalam kasus dugaan Mark-up anggaran pengadaan 60 ribu paket sembako bansos covid-19 di Makassar terkendala hasil audit dari BPKP.

“Tinggal tunggu hasil audit BPKP. Tersangka sudah ada, tinggal ditetapkan saja, sudah itu langsung ditahan,” katanya belum lama ini.

Informasinya, penetapan tersangka dalam kasus ini setelah Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dirkrimsus Polda Sulsel melakukan pemeriksaan terhadap 70 orang saksi terkait penggelembungan anggaran yang bersumber dari bantuan sosial pemerintah kota Makassar. Termasuk Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, Mukhtar Tahir ikut terperiksa.

Diketahui, Polda Sulsel mulai melakukan pengusutan kasus dugaan mark-up harga bantuan sosial sebanyak 60 ribu paket sembako yang didistribusikan Pemerintah Kota Makassar untuk masyarakat yang  terdampak Covid-19, sejak awal Juni 2020 lalu. Kasus dugaan mark-up anggaran bantuan sosial ini dilaporkan warga akhir Mei 2020, lalu.(*)

Reporter: Akbar
Editor : M. Yanudin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *