Kejari Makassar Sebut Proses Penyelidikan Dugaan Pungli di Kanre Rong Terkendala Saksi

  • Whatsapp
Suasana lapak di kawasan kuliner Kanre Rong Karebosi, kota Makassar

Makassar— Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Pidsus Kejari) Makassar hingga kini masih melakukan penyelidikan dalam kasus dugaan pungutan liar bentuk sewa menyewa lapak terhadap pedagang kaki lima (PK-5) di kawasan kuliner Kanre Rong Karebosi.

Kepala Seksi Bidang Intelijen Kejari Makassar, Ardiansyah Akbar menyebutkan, dalam proses penyelidikan pihaknya terkendala untuk mengambil keterangan saksi dalam hal ini PK-5 Kanre Rong.

Sebab, kata Ardiansyah, sejak pemerintah kota Makassar mengeluarkan kebijakan terkait adanya pembatasan jam operasional untuk mencegah penularan COVID-19. Sejumlah PK-5 yang ingin dimintai keterangan soal adanya indikasi pungutan liar di Kanre Rong memilih untuk menutup lapaknya.

” Masih dalam pemeriksaan penyelidikan, karena Kanre Rong sekarang lagi tutup, tentunya juga merupakan kendala dalam pemanggilan, ” kata Ardiansyah saat dikonfirmasi, Selasa (12/1/2021).

Disinggung terkait penanganan kasus dugaan pungutan liar di Kanre Rong yang memiliki standar operasional prosedur (SOP), di mana batas waktu penyelidikan hanya selama 60 hari. Ardiansyah bilang kasus tersebut masih berproses di Pidsus Kejari Makassar. ” Sejauh ini masih berproses, ” singkatnya.

Diketahui, sebelum kasus tersebut dilimpahkan ke Pidsus Kejari Makassar sekitar bulan November 2020. Kasus dugaan pungutan liar ini sempat ditangani oleh Bidang Intelijen Kejari Makassar.

Kala itu Ardiansyah Akbar membenarkan, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait seperti kepala dinas (Kadis) koperasi, Evi Aprialty dan kepala UPTD kawasan kuliner Kanre Rong, Muhammad Said, ada temuan dugaan dalam melanggar aturan.

Di mana, kata Ardiansyah,  hasil pengusutan yang dilakukan pihaknya, kuat dugaan telah terjadi unsur pidana yang bertentangan dengan peraturan daerah (Perda). “Kalau unsur Pidana pastilah ada, tidak mungkin kita mau memanggil orang kalau tidak ada unsur pidana yang dilakukan oleh oknum (pengelola Kanre Rong) dan saya sendiri sangat prihatin,” ungkap Ardiansyah saat kasus tersebut masih bergulir bidang Intelijen Kejari Makassar.

Bukti Adanya Pungli

Sebelumnya salah seorang pedagang berinisial Y, yang  lama berjualan di kawasan kuliner Kanre Rong, mengaku menyewa lapak dengan harga Rp8 Juta. YL menyebutkan bahwa dirinya menyewa lapak dari pihak pengelola bernama Muhammad Said.

“Saya tanya langsung ke pengelola bagaimana  untuk menyewa kios di sini, pengelola  sebutkan kios yang menghadap keluar itu Rp700 ribu dan yang menghadap kedalam itu Rp500 ribu per bulan,” kata Y belum lama ini.

Setelah itu, pengelola menunjukkan salah satu lapak kepada Y. Pihak pengelola kemudian menyebutkan bahwa lapak tersebut hanya bisa disewa per tahun. “Awalnya dikasih Rp8,4 juta per tahun, katanya sekarang tidak ada lagi lapak yang di kontrakan perbulan. Terus ditawar Rp7 juta, tapi katanya tidak bisa karena sudah banyak orang yang mau ini tempat, tapi dealnya itu Rp8 juta,” ungkap Y.

Setelah kesepakatan terbangun untuk membayar Rp8 juta  sewa lapak dengan luas 2×2 meter itu, pun langsung memberikan uang tunai tersebut kepada Muhammad Said. Kala itu, Y sempat meminta tanda bukti penyewaan lapak kepada Muhammad Said, namun saat itu Muhammad Said mengatakan bahwa akan menyerahkan buktinya pada keesokan harinya.

“Saya langsung bayar ke Pak Said. Saya kasih uang Rp8 juta langsung dan besoknya itu saya diberikan kuitansi. Yang bertanda tangan di kuitansi itu bukan Pak Said, tapi atas nama NR,” aku YL.

Belakangan terungkap, ternyata lapak yang disewa oleh Y bukanlah milik pengelola kawasan kuliner Kanre Rong, melainkan milik seorang pedangang kaki lima yang pada Januari 2019 direlokasi ke kawasan kuliner itu. “Setelah beberapa hari berjualan saya baru tahu kalau ada pemilik pertamanya ini kios atas nama NR,” beber Y.

Lapak Gratis

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makassar, Evi Aprialty mengatakan jumlah lapak di Kanre Rong saat ini berkisar 220 unit, dan diperuntukkan secara gratis bagi pedagang yang direlokasi dari pinggir jalan. “Untuk pemungutan biaya tidak ada, karena belum ada retribusi di Kanre Rong, kecuali parkir. Sesuai isi Perda-nya itu gratis,” jelas Evi via telpon belum lama ini.

Ia mengatakan, adanya sewa-menyewa lapak itu dilakukan oleh pengguna lapak yang pertama atau orang yang namanya masuk dalam daftar waktu penyerahan lapak pertama yang direlokasi dari tiga Kecamatan.

“Mereka sudah lakukan sejak tahun 2019, sebelum saya kembali ke Dinas Koperasi. Nah inilah sehingga saya lakukan penertiban,” terang Evi.

Ia sempat menanyakan kepada pengguna pertama lapak, mengapa sampai ia tidak menggunakan lapaknya. “Alasannya mereka tidak punya biaya untuk jualan,” ucap Evi.

Mengenai jika nantinya ditemukan bahwa pengelola yang justru menyewakan lapak di Kanre Rong, Evi dengan tegas katakan itu pelanggaran dan dirinya siap melaporkan langsung hal itu ke aparat penegak hukum untuk diproses karena telah bertentangan dengan Perda yang ada.

“Jadi pengelola dalam hal ini UPTD harusnya tidak ikut campur tangan soal itu. Kecuali teruntuk pemanfaatan lapak diantaranya mengatur tentang makanan jenis apa yang hendak dijual di lapak tersebut,” tegas Evi kala itu. (*)

 

Reporter : akbar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *