Kejari Maros Menyurat ke BPKP untuk Mengetahui Jumlah Kerugian Negara di Kasus BPN

  • Whatsapp
ilustrasi/selatan.co.id

Maros – Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros menyurat ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengetahui jumlah kerugian negara dalam kasus Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) di Kabupaten Maros.

Kepala Seksi Bidang Intelejen Kejari Maros, Galuh Bastoro Aji mengatakan, itu dilakukan untuk perhitungan kerugian negara (PKN) dalam kasus dugaan penyelewengan wewenang dan dugaan monopoli suplayer BPNT untuk anggaran 2019-2020 di Dinas Sosial Kabupaten Maros.

“Tim penyidik sudah melakukan gelar perkara di BPKP terkait dengan kerugian negara dalam kasus BPNT ini. Jadi kemarin pihak Pidsus (pidana khusus Kejari Maros) sudah menyurat ke BPKP terkait permintaan perhitungan kerugian negara dalam kasus BPNT,” kata Galuh Bastoro, Senin (11/1/2021).

Diakui Galuh dalam kasus BPNT di kabupaten Maros, proses hukumnya telah dinaikkan ke tahap penyidikan umum di Bidang tindak pidana khusus sejak bulan oktober 2020. Di mana saksi saksi yang telah diambil keterangannya, kata Galuh, sebanyak 21 orang.

“Kemarin kita juga telah melakukan pemeriksaan di Kemetrian Sosial kepada pihak tim teknis Program BPNT Kemensos RI,” ungkap Galuh.

Terpisah, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Arman Sahri Harahap mengungkapkan, pihaknya telah menerima surat permintaan PKN dari Kejari Maros. Hanya saja surat tersebut belum bisa ditindaklanjuti, karena data yang diberikan Kejari Maros ke BPKP masih perlu dilengkapi.

“Sudah, tapi belum bisa kami laksanakan audit penghitungan kerugian keuangan negara, karena masih ada data – data yang masih perlu dilengkapi penyidik agar sesuai dengan standar penugasan investigasi kami,” singkat Arman saat dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa (12/1/2021).

Sebagaimana diketahui, kasus BPNT kabupaten Maros ini mulai bergulir sejak Aliansi Maros Bersatu (AMB) pada bulan September 2019. Saat itu AMB melaporkan ke Kejaksaan Negeri Maros mengenai dugaan penyelewengan wewenang dan dugaan monopoli suplayer Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk anggaran 2019-2020 di Dinas Sosial Kabupaten Maros.

Kordinator AMB, M. Rusdi mengatakan pihaknya mempertanyakan ketegasan Kejaksaan Negeri Maros mengenai kejelasan kasus tersebut.

“Tuntutan kami jelas, meminta Kejaksaan Negeri Maros untuk memberi pernyataan mengenai perkembangan Kasus BPNT yang diduga terjadi penyalahgunaan wewenang dan dugaan monopoli suplayer pada tahun 2019-2020 sudah sampai mana dan kami minta untuk cepat diselesaikan,” harapnya.

Rusdi menuturkan, Kejaksaan Negeri Maros pernah mengeluarkan pernyataan bahwa dalam kasus tersebut sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap perwakilan agen BNI 46, suplayer penyedia barang, dan pendamping sosial BPNT serta Dinas Sosial Kabupaten Maros.

“Nah, kita menanyakan sejauh mana pertanggung jawaban pihak Kejaksaan Negeri Maros dari stetmen itu, karena kami menduga atas penyelewengan wewenang dan monopoli suplayer tersebut periode bulan Januari hingga September 2020 merugikan uang negara kurang lebih Rp 1 Miliar,” bebernya.

Dia menambahkan, bahwa jika Kejaksaan Negeri Maros tidak segera menetapkan tersangka atas dugaan kerugian negara tersebut, maka AMB akan kembali turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa, “karena kuat dugaan kasus tersebut mandek di Kejaksaan Negeri Maros,” imbuh Rusdi.(*)

 

Reporter : akbar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *