PUKAT UPA Sebut Ada Keterlibatan Dewan dalam Dugaan Korupsi Retribusi Persampahan di Makassar

  • Whatsapp
Peneliti senior PUKAT UPA, Bastian Lubis

MAKASSAR – Peneliti senior pusat kajian anti korupsi Universitas Patria Artha (Pukat UPA), Bastian Lubis menyebut ada indikasi korupsi pendapatan retribusi pelayanan persampahan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) di kota Makassar yang dikelola  satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di 15 kecamatan di tahun anggaran 2019 dan 2020.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pihaknya, Bastian Lubis mengungkapkan, jika melihat potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang ada untuk sektor  retribusi persampahan atau kebersihan di kota Makassar, sebesar Rp106 miliar lebih per-tahun, terdiri dari 243.685 wajib retribusi persampahan, mulai rumah tangga,  restoran, ruko, industri, perhotelan

Bacaan Lainnya

dan lain-lain.

Namun yang terjadi di lapangan, kata Bastian, target PAD retribusi persampahan jauh dari potensi yang ada, bahkan terjadi penurunan. Sebab PAD persampahan pada tahun  anggaran (TA) 2019, kata Bastian, ditargetkan untuk 15 kecamatan sebesar Rp21 miliar lebih dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2019. “Namun yang terealisasi hanya sebesar Rp19 miliar lebih, terjadi selisih Rp2 miliar lebih dari target PAD persampahan di tahun 2019,” sebut Bastian saat ditemui Kamis (14/1/2021).

Indikasi korupsi secara TSM, kata Bastian, lebih nampak di APBD tahun anggaran 2020, pasalnya pemerintah kota menurunkan target PAD retribusi sampah sekitar 60 persen atau setara Rp8,5 miliar lebih dan terealisasi Rp9 miliar lebih. Padahal, di TA 2019 pemerintah kota Makassar telah merealisasikan PAD retribusi sampah sebanyak Rp19 miliar.

“Kalau alasannya menurunkan target retribusi sampah karena pandemi covid-19. Kan APBD tahun anggaran 2020 itu disahkan pada sekitar bulan Februari. Sedangkan pandemi covid-19 terjadi sekitar bulan Maret. Jadi sangat ironis sekali, kalau hanya ditargetkan sebesar Rp8, 5 miliar atau sekitar 44 persen dari realisasi tahun 2019,” ungkap Bastian.

Bastian juga menduga ada keterlibatan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar dalam kasus ini. Sebab kata Bastian, rencana kerja dan anggaran (RKA)  retribusi persampahan yang dikelola SKPD di 15 kecamatan mendapat persetujuan dari DPRD Makassar dan disahkan dalam APBD tahun anggaran 2020.

“Ini yang saya maksud TSM.  Kenapa TSM? Terstruktur karena dimulai dari bawah kolektor, lurah dan camat, Sistematis sudah terencana dengan tidak memperhatikan potensi yang ada dan saling melindungi. Sedangkan Massif yang diminta untuk dibebankan pada warga secara terus menerus. APBD 2020 disetujui (antara legislatif dan eksekutif) sebelum adanya covid, ” ungkapnya.

Bongkar

Diapun berharap kepada penegak hukum untuk segera mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut supaya tidak berkepanjangan. Apalagi, kata Bastian, biaya operasional pelayanan persampahan atau kebersihan di kota Makassar dibutuhkan dana yang cukup besar, untuk upah bagi petugas kebersihan dan pemeliharaan kendaraan operasional.

“Dananya dibebankan pada PAD retribusi persampahan  pada masyarakat. Perlu diketahui bahwa produksi atau volume sampah di kota Makassar adalah 900 ton per-harinya, dengan 400 unit alat pengangkut sampah seperti truck, motor bak dan gerobak sampah untuk melayani penduduk sebanyak kurang lebih sekitar 1.6 juta jiwa,” sebutnya.

“Sudah perlu dibongkar secara tuntas dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan kecamatan dan kelurahan yang semakin ganas dengan tindakan korupsi yang terencana, karena dari awal sudah membuat target yang sangat rendah,” imbuhnya.(*)

 

Reporter: Akbar

Editor: M. Yanudin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *