Pemberhentian Ketua KPU RI, Warning Bagi Penyelenggara KPU di Daerah

  • Whatsapp
Arief Budiman

DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan Arief Budiman dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) atas kasus pemberhentian Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik. Putusan DKPP itu dibacakan dalam sidang yang digelar Rabu (13/1/2021).

Menurut Pakar hukum dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Dr Amir Ilyas, SH, MH, bahwa pemberhentian Arief Budiman sebagai ketua merupakan warning bagi penyelenggara KPU di daerah untuk perlu berhati-hati menjalankan integritas ke depan.

Bacaan Lainnya

Kata dia, pemberhentian Arief budiman dari jabatannya sebagai ketua KPU RI hal yang harus diperhatikan, pertama, yaitu status pemberhentiannya serta alasannya. “Status pemberhentiannya yaitu pemberhentian dari jabatan sebagai ketua KPU, bukan sebagai anggota KPU RI, jadi harus ada pemilihan kembali lagi ketua KPU RI yang baru,” katanya, Kamis (15/1/2021).

Poin kedua, lanjut Amir Ilyas, mengenai alasan pemberhentiannya dari jabatan Ketua KPU,  terkait dengan kasus pemberhentian Evi Novida Ginting kemarin yang mengajukan gugatan TUN atas sanksi pemberhentian sebagai anggota KPU RI oleh DKPP yang kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden waktu itu.

“Berkenaan dengan kasus ini, yang harus menjadi pembelajaran bersama bagi kita semua, terutama anggota KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yah harus lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,” sarannya.

Apalagi kata akademisi fakultas Hukum Unhas itu dalam beberapa  hakim DKPP kerap dalam pemeriksaan aduan bahkan sampai pada materi kewenangan penyelenggara.

“Artinya, tidak hanya terkait dengan etika pribadi pejabat bersangkutan, tetapi juga termasuk  dalam menjalankan kewenangan berdasarkan undang-undang,” tuturnya.

Dia menambahkan,  terutama  dalam kasus pemberhentian Arief Budiman  yang harus menjadi pembelajaran, bagi anggota KPU di daerah tidak perlu aktif untuk membantu rekan sejawatnya dalam mengajukan upaya hukum kalau ada yang diberhentikan, apalagi selalu tampil ke publik membela rekan sejawat tidak bersalah.

“Tidak ada lagi istilah ada pemisahaan antara pribadi dengan jabatan dalam urusan etik, urusan pertemanan, hubungan emosional harus dihindarkan bagi penyelenggara kalau tetap masih mau bertahan dengan jabatan,” pungkasnya.

Diketahui, Arief Budiman diputuskan oleh DKPP melanggar Pasal 14 huruf c jo Pasal 15 huruf a dan d jo Pasal 19 huruf c dan e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu sekaitan dengan tindakan: Pertama, mendampingi Evi Novida dalam pendaftaran gugatan di PTUN Jakarta; kedua, juga terkiat dengan penerbitan surat KPU RI Nomor 665/SDM.13.SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang mengaktifkan kembali Evi Novida sebagai anggota KPU RI.(*)

 

Reporter: Akbar

Editor: M. Yanudin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *