Polda Sulsel Didesak Periksa Banggar DPRD Makassar soal Kasus Pembangunan RS Batua

  • Whatsapp
Penampakan pembangunan Rumah Sakit Batua yang mandek di jalan Abdul daeng Sirua kota Makassar

MAKASSAR – Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) mendesak Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Ditkrimsus Polda Sulsel) untuk menyeret  semua pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Batua di Jalan Abdul daeng Sirua kota Makassar.

Direktur ACC Sulawesi Kadir Wakonubun meminta  penyidik bidang tindak pidana korupsi (Tipikor) Ditkrimsus Polda Sulsel  agar melakukan pengusutan secara luas terkait  aliran dana uang haram tersebut. Termasuk memeriksa badan anggaran (Banggar) DPRD kota Makassar yang menyetujui realisasi anggaran pembangunan RS Batua sebesar Rp25, 5 miliar, bersumber dari APBD di tahun 2018.

Bacaan Lainnya

“Itu perlu dilakukan, karena anggarannya sempat dibahas dan disetujui di Banggar DPRD Makassar. Kami juga sangat curiga ada yang sengaja mengintervensi kasus ini agar tidak berjalan. Karena sudah naik di tahap penyidikan tapi belum ada tersangka, ” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (21/1/2021).

Sebagaimana diketahui pembangunan RS Batua merupakan proyek prioritas milik pemerintah kota Makassar. Kabarnya, dari hasil audit penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengerjaan pembangunan  RS Batua ditemukan kerugian  senilai Rp7 miliar.

“Sebaiknya kasus ini diambil alih saja oleh Mabes Polri, karena Polda kami anggap tidak serius dan terkesan mengulur-ulur perampungan penyidikannya. Padahal sejak awal kegiatan pembangunan rumah sakit ini masuk dalam temuan BPK dengan nilai kerugian negara yang tentunya cukup jelas,” ungkap Kadir.

“Evaluasi semua penyidiknya. Kok kasusnya sudah lama ditangani bahkan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan tapi belum juga ada penetapan tersangka. Jadi tidak butuh waktu lama menuntaskan penyidikannya dan segera tetapkan tersangkanya,”  Kadir menandaskan.

Alasan Polda Sulsel

Sebelumnya Direktur Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri mengaku bahwa untuk menetapkan tersangka di kasus tersebut, pihaknya masih menunggu hasil audit dari BPK-RI untuk mengetahui kerugian negara pada pengerjaan kontruksi pembangunan RS Batua Makassar.

Dia pun menegaskan, jika BPK-RI telah mengeluarkan hasil audit penghitungan kerugian negara (PKN) dan menemukan adanya kerugian, pihaknya akan langsung mengumumkan tersangka dalam kasus pembangunan Rumah Sakit tipe C tersebut.

“Jadi sudah lama kasus ini. Kita profesional saja dalam kasus ini, karena kalau kami menahan, KPK akan mengambil kasus ini. Kita harus profesional, dalam hal penyidikan untuk menetapkan tersangka harus ada audit BPK. Nanti kalau hasil audit tidak ditemukan, rawan kita. Nanti kalau sudah audit baru kita sampaikan,” kata Widoni saat meninjau langsung RS Batua, Senin  (18/1/2021).(*)

 

Reporter: Akbar

Editor: M. Yanudin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *