Anggaran Dana Hibah yang Dikelola Dispar Terancam Sia-Sia, Dewan: Ini Sangat Bodoh

  • Whatsapp
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Nurul Hidayat

MAKASSAR – Anggaran dana hibah tahap pertama yang dikelola Dinas Pariwisata (Dispar) kota Makassar sebesar Rp24, 4 miliar terancam sia-sia. Sebab penyaluran  anggaran yang dialokasikan oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) diperuntukkan bagi sektor industri usaha di bidang kepariwisataan  terdampak pandemik virus corona (covid-19) telah melewati batas waktu.

Di mana penyaluran anggaran dana hibah  kepada penerima manfaat, seperti perhotelan dan restoran, Dispar kota Makassar hanya diberi batas waktu hingga 30 Desember 2020. Pencairan dana hibah kepada sektor industri usaha di bidang kepariwisataan yang sedang mengalami gangguan finansial serta recovery, kabarnya tidak boleh dilaksanakan di tahun 2021.

Bacaan Lainnya

Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Dispar kota Makassar, Safaruddin mengaku, bahwa untuk penyaluran bantuan dana hibah pihaknya terkendala beberapa aspek. Antaranya, kata dia, tenggat waktu penyaluran sangat singkat.

“Dana hibah Pariwisata 2020 memang tidak tersalurkan sampai saat ini. Ada beberapa kendala besar, kenapa dana tersebut tidak sempat dicairkan,” kata Safaruddin saat dikonfirmasi, Kamis (28/1/2021).

Dia menjelaskan, bahwa kendalanya adalah penerima dana hibah tahap pertama tanggal 16 Desember 2020, sudah sangat singkat  dengan batas akhir pencairan tanggal 30 Desember 2020. Sehingga, kata Safaruddin, dalam pencairan perlu adanya kehati-hatian terkait pelaksanaan petunjuk teknis (juknis) dana hibah terhadap Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) serta persyaratan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

“Saat itu tinggal beberapa hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir, karena adanya libur dan cuti bersama. Upaya maksimal yang telah dilakukan tim dana hibah, dengan merampungkan seluruh dokumen administrasi baik dokumen pariwisata maupun dokumen keuangan di tanggal 30 Desember 2020. Namun akan riskan bila dicairkan pada tanggal tersebut dan rawan menjadi temuan dari pihak pemeriksa, ” ungkapnya.

Kemudian kendala lainnya dalam pencairan, Safaruddin mengaku, sejumlah pejabat di lingkup Dispar Makassar terpapar Covid-19 sehingga mempengaruhi kinerja dalam penyelesaian dokumen atau verifikasi berkas dari penerima manfaat, “ini  faktor utamanya,” tukasnya.

Menyikapi hal ini, Legislator DPRD kota Makassar, Nurul Hidayat  turut menyesalkan  sikap lamban dari Dispar Makassar. Pasalnya, kata Nurul, sudah ada sekitar 25 pengusaha perhotelan maupun restoran  telah melengkapi persyaratan KBLI sebagai penerima manfaat dana hibah, namun tak kunjung disalurkan.

“Yang kita sesalkan, kenapa pada waktu itu tidak diberikan saja pada pihak perhotelan dan restoran yang sudah melengkapi berkas, toh anggaran sudah masuk ke kas daerah sejak tanggal 16 November 2020. Coba bayangkan hampir semua daerah di Indonesia yang mendapatkan dana hibah sudah teralokasi dengan baik, kenapa Makassar terlalu berat di birokrasi,” sorot Nurul dikonfirmasi terpisah, Kamis (28/1/2021).

Anggota komisi B DPRD Makassar yang membidangi keuangan dan ekonomi ini menyarankan Dispar Makassar untuk kembali mengusulkan pencairan dana hibah di tahun 2021 ke pemerintah pusat, agar anggaran tersebut dapat berjalan kembali.

“Itu anggaran kan tidak bisa nyebrang ke 2021, harus dikembalikan, makanya kita minta pihak Dinas Pariwisata untuk memohonkan pengajuan  agar dana itu jangan dikembalikan biar bisa  berjalan kembali,” tukas legislator dari fraksi Golkar ini.

Terkait keterlambatan pencairan dana hibah dengan alasan sejumlah pejabat di lingkup Dispar Makassar terpapar Covid-19, Nurul menilai hal tersebut hanya ‘akal – akalan’ semata. Dia juga melihat Dispar Makassar tidak memiliki keseriusan dalam mengalokasikan dana hibah tersebut.

“Karena yang bermasalah di sini Dinas Pariwisata, kita tidak terima kalau alasannya banyak pegawai yang tidak masuk kerja karena covid,  jadi pengimputannya lambat. Memang tidak ada staf lain sebagai pengganti? Dinas Pariwisata terkesan kurang serius mengurus alokasi dana hibah ini. Kalau ada berkas yang kurang, seharusnya mereka menyampaikan ke Asosiasi perhotelan dan restoran biar  informasi nyambung. Jadi tidak mati di tengah jalan ini barang. Ini sangat bodoh,” Nurul menandaskan.(*)

Reporter: Akbar
Editor : M. Yanudin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *