Kopel Nilai Wacana DPRD Makassar Keluarkan Hak Interpelasi ke Penjabat Wali Kota Hanya Gertak Sambal

  • Whatsapp
gedung DPRD Makassar

Makassar – Salah seorang Aktivis Komite Pemantau Legislatif Sulawesi (Kopel Sulawesi), Musaddaq menilai wacana DPRD Makassar yang terus menghembuskan hak interpelasi atau mosi tidak percaya kepada Penjabat Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin, hanya gertakan ‘sambal’ semata.

Menurut Musaddaq meski hak Interpelasi yang digaungkan DPRD Makassar mengacu pada pasal 27A, Undang Undang nomor 22 tahun 2003. Kata dia, Dewan tidak perlu terburu-buru mewacanakan hal yang belum pasti dilakukan.

“Hak interpelasi atau hak angket wajar karena diatur UU, dari Dewan selaku legislatif pengawasan pihak eksekutif. Tapi kalau hanya wawana dan wacana untuk mengancam mending jangan diobral,” ujar Musaddaq beberapa waktu lalu, Rabu (17/2/2021).

Apalagi, ungkap Musaddaq, DPRD Makassar beberapa waktu lalu pernah mewacanakan hak angket ke Penjabat Wali kota, namun batal. Kemudian kembali dihembuskan hak interpelasi.

Sehingga dia menyarankan agar Dewan bekerja sesuai tupoksi. Sehingga tidak menjadikan hak angket atau hak interpelasi sebagai senjata untuk menebar ancaman kepada Penjabat Wali kota atau pejabat lainnya.

“Kalau memang mau niat baik, langsung saja layangkan hak sesuai kontstitusi. Jangan mengumbar terus hak angket atau interpelasi sebagai ancaman, ujung-ujungnya batal,” katanya.

Dia menuturkan, jika Dewan dan Penjabat Wali kota ingin memperbaiki pemerintahan maka saatnya duduk bersama membahas apa yang perlu dibenahi dan apa yang kurang.

“Buka sekadar wacana umbar hak angket atau interpelasi. Ini lembaga negara bukan main-main,” pungkasnya.

Sementara itu, Kopel kota Makassar, Herman mengatakan, bahwa sah-sah saja jika DPRD Makassar mengajukan hak interpelasi, dalam penggunaan hak konstitusional.

“Kan tinggal dijawab wali kota. Ini hak bertanya DPRD atas sebuah kebijakan yang dianggap atau dalam pandangan DPRD harus diclearkan,” singkatnya.

Sebelumnya, DPRD Kota Makassar mewacanakan akan menggulirkan mosi tidak percaya atau hak interpelasi kepada Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin yang dinilai kebijakannya menuai polemik atau kontroversi.

Antaranya Prof Rudy Djamaluddin ngotot ingin melakukan lelang jabatan di sejumlah posisi Kepala Dinas yang lowong di pemerintahan kota Makassar di sisa masa jabatannya sebagai Penjabat Wali kota yang menghitung hari.

Di mana Prof Rudy mengaku, meskipun pucuk pimpinan di pemerintahan kota Makassar akan mengalami transisi dari penjabat sementara ke penjabat definitif. Sejumlah program akan tetap berjalan, seperti, lelang jabatan sejumlah posisi kepala Dinas.

“Yah terkait program kerja setiap pemimpin punya besit pertimbangan dalam membuat program, tentu pasti ada yang sama dan tentu ada juga yang berbeda. Itu wajar wajar saja sebagai manusia, ada perbedaan dan ada kesamaan. Tentu program yang telah kami susun di sini akan diawasi Pak Danny (Wali kota terpilih). Bagaimanapun nanti yang bertanggung jawab adalah beliau. Jadi sebuah kewajaran jika beliau melihat kurang bermanfaat bagi masyarakat, boleh – boleh saja dilakukan revisi. Karena mekanismenya kan ada, ” beber Rudy saat melakukan pertemuan dengan Wali kota terpilih, Danny Pomanto, Senin (15/2/2021).(*)

 

Reporter : akbar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *