Petani Soppeng Gugat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

  • Whatsapp
menggugat atas tuduhan melakukan perambahan hutan Foto: LBH Makassar

Soppeng – Tiga petani yang divonis bebas atas tuduhan melakukan perambahan hutan di kabupaten Soppeng menggugat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Mereka adalah Jamadi (41 tahun), Sukardi (39 tahun) dan Sahidin (45 tahun).

Petani tersebut mengajukan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada 29 Januari 2021. Dengan termohon, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng dan Menteri Keuangan RI.

Penasihat hukum ketiga petani dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Edy Kurniawan mengatakan, bahwa gugatan tersebut akibat perbuatan sewenang-wenang yang melakukan penahanan kepada tiga Petani Soppeng yang berdampak pada kerugian materil maupun non materil.

“Mereka berharap bisa mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dari negara akibat perbuatan sewenang-wenang berupa penangkapan dan penahanan yang dialami Petani. Dan tidak terulang lagi hal seperti ini di Indonesia, khususnya di bumi Latemammala, Soppeng, ” kata Edy melalui keterangan persnya, Jumat (19/2/2021).

Diketahui sidang perdana kasus ini dijadwalkan pada 5 Februari 2021, akan tetapi pihak kehutanan dan Menteri Keuangan tidak hadir dalam sidang tersebut. Kemudian sidang kembali diagendakan pada Jumat, 19 Februari 2021, sidang kali ini dihadiri lengkap oleh semua pihak pemohon maupun termohon.

Menurut Edy, upaya pra-peradilan ganti rugi ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 95 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa,“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

Apalagi selama tiga petani tersebut dilakukan penahanan dan mengikuti proses hukum, kata Edy, memiliki dampak yang cukup signifikan pada keluarga, istri dan anak. Di mana ketiga petani yang dimaksud, merupakan tulang punggung keluarga sehingga kebutuhan biaya pendidikan untuk anaknya ikut terhambat.

” Demikian pula yang dirasakan oleh istri, anak dan keluarga lainnya. Dampak penahanan membuat mereka tidak dapat menikmati hasil panen yang dipakai untuk menyambung hidup, bahkan mereka membutuhkan biaya tambahan untuk membesuk selama petani ditahan,” jelas Edy.

Sebagai diketahui, tiga petani di Soppeng ini divonis bebas (vrijspraak) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, Sulawesi Selatan, atas tuduhan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus perambahan hutan.

Putusan ini dibacakan Hakim Ketua, Irianto Prijatna Utama dan dua hakim anggota, Ahmad Ismail dan Fitrianah di Pengadilan Negeri Watansoppeng, 21 Maret 2018 silam.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum keliru menerapkan UU No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).

Adapun fakta yang terungkap pada persidangan itu membuktikan bahwa ketiga terdakwa hanya petani tradisional yang menebang pohon dan berkebun hanya semata-mata untuk keperluan sandang, pangan dan papan.

Adapun makna ‘setiap orang’ yang dimaksud UU P3H sebagaimana yang didakwa kepada ketiga terdakwa adalah orang perseorangan secara terorganisir. Sedangkan perbuatan dari ketiga terdakwa tidak dilakukan secara terorganisir.

Untuk itu, unsur ‘setiap orang’ yang didakwa kepada ketiga terdakwa tidak terpenuhi, karena perbuatannya termasuk kualifikasi dalam ketentuan umum Pasal 1 UU P3H, yaitu Pasal 1 angka 6 yang mengandung impunitas bagi petani yang hidup secara turun-temurun di dalam atau di sekitar Kawasan hutan yang menebang pohon atau berkebun secara tradisional, tidak untuk kepentingan komersial.

Majelis Hakim juga menyatakan kala itu, sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum ketiga terdakwa yang menyatakan bahwa terdapat ‘alasan penghapus pidana’ bagi ketiga terdakwa.

Kasus tiga Petani Soppeng yang sempat menjadi perhatian publik pada tahun 2018 telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap sejak Desember 2020.

Diketahui ketiga petani ini tinggal dalam klaim kawasan hutan Laposo Niniconang, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Mereka awalnya ditangkap oleh Polisi Kehutanan pada 22 Oktober 2017, dengan tuduhan merambah hutan dan melanggar UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).

Kemudian ketiganya ditahan di Rutan Makassar kemudian dipindahkan ke Rutan Soppeng selama 150 hari, sampai akhirnya dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Watansoppeng karena tidak terbukti bersalah.(*)

 

reporter : akbar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *