Majelis Hakim Lanjutkan Sidang Dugaan Korupsi Anak Perusahaan Pelindo IV

  • Whatsapp
Sidang lanjutan

Makassar – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar memutuskan untuk melanjutkan perkara dugaan korupsi penyelewengan dana anak perusahaan PT. Pelindo IV, PT. Nusantara Terminal Service (PT. NTS) yang mendudukkan dua orang terdakwa masing-masing Kusmahadi Setya Jaya dan Muhammad Riandi, Kamis 18 Februari 2021.

Kusmahadi diketahui merupakan Direktur Utama PT. NTS sedangkan Muhammad Riandi merupakan pelaksana suply BBM Unit Kerja dan Divisi Operasional dan Pemasaran pada PT. NTS.

“Menyatakan keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak diterima dan menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDS-13/P.4.10/Ft.1/12/2020 tanggal 5 Januari 2021 atas nama terdakwa Kusmahadi Setya Jaya telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta memerintahkan agar pemeriksaan perkaranya dilanjutkan dan menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir,” ujar Ketua Majelis Hakim, Muhammad Yusuf Karim dalam sidang putusan sela.

Putusan yang sama juga diterima oleh terdakwa Muhammad Riandi. Dimana Majelis Hakim turut menyatakan tidak dapat menerima keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya dan menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang menjeratnya.

“Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDS-12/P.4.10/Ft.1/11/2020 tanggal 5 Januari 2021 atas nama terdakwa Muhammad Riandi telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta memerintahkan agar pemeriksaan perkaranya dilanjutkan dan menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir,” ucap Ketua Majelis Hakim, Muhammad Yusuf Karim dalam putusan selanya.

Menanggapi putusan sela yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Abdullah yang didamping rekannya, Kamariah mengatakan pihaknya akan segera menyiapkan kehadiran saksi-saksi dalam agenda persidangan selanjutnya yang rencananya akan digelar Kamis pekan depan.

“Pada sidang berikutnya itu agendanya pemeriksaan saksi. Kita berencana hadirkan 2 hingga 3 orang saksi untuk didengarkan keterangannya di persidangan tersebut,” kata Abdullah.

Meski demikian, ia mengaku belum bisa merinci identitas saksi yang nantinya dihadirkan untuk didengarkan keterangannya pada sidang agenda pemeriksaan saksi Kamis pekan depan.

“Nanti dirapatkan oleh tim dulu. Kita belum tahu siapa-siapa nanti yang duluan dihadirkan untuk didengarkan keteranganya,” ujar Abdullah.

Di tempat yang sama, tim Penasehat Hukum terdakwa Kusmahadi Setya Jaya, Andi Muhammad Aron menilai putusan Majelis Hakim kurang jeli. Karena menurutnya, perkara yang terjadi bukan perkara BUMN.

“Ini perusahaan bukan modal pemerintah atau berbadan hukum pemerintah. Inikan anak perusahaan, ada saham di situ. Kenapa ini dipaksakan untuk disidangkan, saya rasa ada kekeliruan di sini mudah-mudahan ini bukan menjadi acuan bahwasanya kita tidak bisa lepas dari jeratan ini,” kata Aron.

Meski demikian, pihaknya tetap menghargai putusan dan proses peradilan yang sedang berjalan.

Sekedar diketahui, dalam perkara dugaan korupsi penyelewengan dana anak perusahaan PT. Pelindo IV telah menjerat dua orang tersangka masing-masing Kusmahadi Setya Jaya dan M. Riandi.

Keduanya pun saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kusmahadi yang menjabat sebagai Dirut PT. NTS berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor: SK.252/KP.
304/DUT-2016 tanggal 14 Juni 2016 bersama-sama M. Riandi yang merupakan pelaksana suply BBM unit Kerja dan Divisi Operasional dan Pemasaran PT. NTS berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. NTS Nomor: SK.002/DIREKSI/X/NTS-2016 tanggal 01 Oktober 2016 diduga melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan uang/dana proyek penyediaan dan pengangkutan material sirtu dan material proyek lainnya, trading kelapa ekspor dan trading kelapa lokal.

Perbuatan keduanya pun dikaitkan dengan temuan BPKP Sulsel. Dimana berdasarkan audit BPKP tepatnya bernomor SR-822/PW21/5/2020 tanggal 10 Desember 2020, negara dalam hal ini PT. Pelabuhan Indonesia IV (Pelindo IV) Persero cq. PT. Nusantara Terminal Services (PT. NTS) diduga mengalami kerugian senilai Rp10.301.012.000.

“Keduanya disangkakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucap salah satu anggota JPU, Madi saat ditemui di Pengadilan sebelumnya.(*)

Reporter : akbar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *