Kejari Makassar Eksekusi Terpidana Kasus Korupsi di Kemenag Sulsel

  • Whatsapp

Makassar – Kejaksaan Negeri (Kejari) kota Makassar telah melakukan eksekusi terhadap terpidana perkara korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Block Grand Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada Kantor Kementrian Agama (kemenag) wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) .

Terpidananya adalah Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Dana Grant Peningkatan Mutu MI dan MTs Kantor Kemenag wilayah Sulsel Tahun Anggaran 2007, Rapi bin Anci Abbas. Di mana dalam perkara ini terjadi kerugian negara sebesar Rp. 1.041.541.463.18,- ( satu miliar empat puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga rupiah delapan belas sen ).

Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, Ardiansyah Akbar mengatakan, eksekusi terhadap terpidana perkara korupsi ini dilakukan pada hari Jumat, 19 Februari 2021. Adapun amar Putusan Pidana selama lima tahun dan denda Sebesar Rp200.000.000,-( dua ratus juta rupiah ).

“Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Eksekusi tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2789K/Pid.sus/2016 tanggal 12 Juli 2017,” kata Ardiansyah, Senin (22/2/2021).

Ardiansyah menambahkan, bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap Rapi bin Anci Abbas setelah pihak bidang tindak pidana khusus (Pidsus) Kejari Makassar membangun koordinasi dengan pengacara terpidana.

“Terpidana datang menyerahkan diri di kantor Kejari Makassar. Dia ditemani dengan pengacaranya, yang sebelumnya telah dilakukan koordinasi antara Pidsus Kejari Makassar, untuk menghadirkan terpidana untuk dilakukan eksekusi, ” imbuh Ardiansyah.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus dugaan korupsi dana block grant di Kemenag Sulsel mendudukkan terdakwa, mantan Kepala Bidang PAI Kemenag Sulsel, Rapi Anci selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur PT Milenia Perkasa, Tjipluk Sri Rejeki sebagai rekanan dalam proyek pengadaan alat multimedia dan laboratorium untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di 24 kabupaten/kota.

Kemudian, terdakwa lainnya adalah bos CV Bila Utara, Salim Rasyad yang juga sebagai rekanan proyek serta Ahmad Rusyidi selaku mantan Kasubag Perencanaan Kemenag Sulsel.

Dalam perkara ini diketahui pada tahun 2007 Kemenag Sulsel mendapatkan dana bantuan peningkatan mutu pendidikan senilai Rp5 miliar. Namun pengadaan barang dan jasa untuk madrasah diduga melanggar prosedur yang berlaku.

Beberapa di antaranya harga barang kemahalan senilai Rp600 juta dan pajak ganda Rp300 juta. Pelanggaran tersebut sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Akibat perbuatan itu, para terdakwa dianggap merugikan negara senilai Rp1 miliar lebih. Mereka dianggap melanggar Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor dan subsidair pasal 3 UU Tipikor.(*)

 

Reporter : akbar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *