JPU Akan Hadirkan Tiga Saksi dalam Sidang Perkara Dugaan Korupsi Anak Perusahaan Pelindo IV

  • Whatsapp
Suasana sidang perkara korupsi dugaan penyelewengan dana anak perusahaan PT Pelindo IV, PT Nusantara Terminal Service (PT.NTS) yang digelar di ruang sidang utama pengadilan negeri Makassar.

 

Makassar – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) berencana menghadirkan tiga orang saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penyelewengan dana anak perusahaan PT. Pelindo IV, PT. Nusantara Terminal Service (PT. NTS) di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis 25 Februari 2021.

“Ada tiga saksi yang akan dihadirkan Jaksa ,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Makassar, Sinrang, melalui sambungan via telepon, Senin (22/2/2021).

Hanya saja, Sinrang enggan menyebut secara spesifik identitas ketiga saksi yang dimaksud pada sidang lanjutan. “Itu sudah teknis. Kami tidak bisa sampaikan. Silahkan ikuti saja sidangnya nanti,” beber Sinrang.

Diketahui dalam perkara dugaan korupsi anak perusahaan PT Pelindo IV menyeret dua orang terdakwa, yakni, Kusmahadi Setya Jaya selaku Pelaksana Harian Direkur Utama PT. NTS dan Muhammad Riandi selaku Pelaksana Supply BBM unit Kerja Divisi Operasional dan Pemasaran pada PT. NTS.

Dalam dakwaan JPU, Kusmahadi yang menjabat sebagai Dirut PT. NTS berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor: SK.252/KP.304/DUT-2016 tanggal 14 Juni 2016 bersama-sama M. Riandi selaku pelaksana suply BBM unit Kerja dan Divisi Operasional dan Pemasaran PT. NTS berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. NTS Nomor: SK.002/DIREKSI/X/NTS-2016 tanggal 01 Oktober 2016 diduga melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan uang/dana proyek penyediaan dan pengangkutan material sirtu dan material proyek lainnya, trading kelapa ekspor dan trading kelapa lokal.

Perbuatan keduanya pun dikaitkan dengan temuan BPKP Sulsel. Di mana berdasarkan audit BPKP bernomor SR-822/PW21/5/2020 tanggal 10 Desember 2020, negara dalam hal ini PT. Pelabuhan Indonesia IV (Pelindo IV) Persero cq. PT. Nusantara Terminal Services (PT. NTS) diduga mengalami kerugian senilai Rp10.301.012.000.

“Keduanya disangkakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucap JPU, Madi saat ditemui di Pengadilan sebelumnya.(*)

Reporter : akbar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *