Kebijakan Pemkot Makassar Kembali Perpanjang Jam Malam Dianggap Tidak Efisien

  • Whatsapp
Legislator DPRD Makassar dari fraksi Golkar, Nurul Hidayat

Makassar – Kebijakan pemerintah kota (Pemkot) Makassar kembali berlakukan perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) atau jam malam menuai sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar.

Anggota DPRD kota Makassar, Nurul Hidayat menilai, bahwa kebijakan tersebut sebenarnya tidak begitu efesien atau memiliki pengaruh yang signifikan dalam menekan laju penularan virus corona (Covid-19). Apalagi upaya penindakan di lapangan ditengarai tidak memiliki tindak lanjut.

“Dikatakan efisien tidak juga, karena tidak berpengaruh di masyarakat, karena aturan PPKM selalu dibuat tapi setelah aturan dikeluarkan tidak ada tindak lanjut baik pelanggaran yang dilakukan maupun petugas yang diturunkan. Saya anggap redup, ” kata Nurul Hidayat, Selasa (23/2/2021).

Pasalnya, menurut Nurul, kebijakan PPKM dinilai sudah tidak sejalan dengan kondisi yang ada sekarang ini. Di mana masyarakat sudah mulai patuh akan protokol kesehatan (protkes) di tengah pandemi virus corona (Covid-19) seperti mengenakan masker, rutin cuci tangan dan jaga jarak.

Apalagi kata Nurul, penerapan PPKM di kota Makassar tidak termasuk dari tujuh Provinsi di Indonesia dan 131 kabupaten/kota yang dianjurkan untuk menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat oleh ketua Comite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN), Airlangga Hartarto.

” Masyarakat sudah mulai sadar diri atas kepatuhan pada Protkes. Masyarakat kita tidak perlu dikerasi dengan aturan. Cukup dihimbau terus. Makassar juga sebetulnya bukan termasuk dari tujuh propinsi di Indonesia dan 131 kabupaten/kota yang dikenakan aturan PPKM yang diperintahkan oleh ketua KCP-PEN bapak Airlangga Hartarto sejak tanggal 23 sampai 8 Maret. Sedangkan Makassar menetapkan PPKM 23 sampai 9 Maret. Lebih se-hari, ” sebut Nurul.

Nurul juga menyoroti Pemkot Makassar yang telah berulang kali menerapkan PPKM dengan dalih ingin menakan laju penularan Covid-19. Namun data Covid-19 di awal tahun 2021 dan anggaran yang digunakan untuk penerapan PPKM belum pernah di ekspose ke publik.

“Saya cuma melihat yang dibuat Pj wali kota (Prof Rudy Djamaluddin ini bagus saja guna mengurangi angka Covid-19. Sayangnya, data dari angka kenaikan dan penurunan itu tidak pernah di ekspose lagi. Mana kita tau kalau kurva itu sudah turun atau jalan di tempat. Dan juga Pj janganlah membuat aturan yang menyisakan PR (pekerjaan rumah) bagi Wali kota terpilih. Cukup sampai di masa jabatannya saja yang tersisa, ” imbuh Nurul.

Surat Edaran PPKM

Sebelumnya Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) atau pembatasan jam operasional malam. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran bernomor : 441.01/ 66 / S.Edar/Kesbangpol/I/2021 yang ditandatangani Penjabat Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin, diterbitkan 23 Februari 2021.

Perpanjangan pembatasan jam malam tersebut akan diberlakukan selama dua pekan ke depan terhitung 23 Februari hingga 9 Maret 2021. Adapun upaya Pemkot Makassar dalam surat edaran-nya menyebutkan bahwa pembatasan jam malam merupakan langkah untuk menekan laju penularan virus corona (COVID-19).

Serta mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 Tanggal 06 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Wali kota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penerapan Hukum Protokol Kesehatan.

Di mana dalam surat edaran tersebut, Pemerintah Kota Makassar menginstruksikan, Mall, Cafe, Restoran atau Rumah Makan, Warkop dan Game Center, hanya dapat beroperasi hingga pukul 22.00 WITA. Selain itu, para pelaku usaha yang masuk dalam kebijakan itu diminta untuk memperketat protokol kesehatan. Kemudian para Camat dan Lurah pun diminta untuk memetakan titik keramaian dan mencegah potensi terjadinya penularan Covid-19.

Kemudian, para pelaku usaha wajib melaksanakan dan menerapkan Protokol Kesehatan kepada para pelanggan atau pengunjung selama beroperasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

“Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan para pelaku usaha dan organisasi masyarakat untuk menjadi perhatian bahwa melanggar surat edaran ini dapat diberi sanksi administrasi maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku,” tulis surat edaran tersebut. (*)

reporter :akbar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *