Petani Soppeng Hadirkan 16 Bukti Surat dan 3 Orang Saksi dalam Sidang Pra-Peradilan

  • Whatsapp
menggugat atas tuduhan melakukan perambahan hutan Foto: LBH Makassar

Soppeng – Pra-peradilan permohonan ganti rugi Petani Soppeng yang menggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kejaksaan Negeri Soppeng, dan Menteri Keuangan RI telah memasuki sidang ketiga dengan agenda pembuktian dari pihak Pemohon yang digelar di Pengadilan Negeri Watansoppeng, Selasa (23/02/21).

Pada sidang lanjutan tersebut, termohon yang hadir hanya kuasa hukum dari Kementrian LHK – RI dan Kejaksaan Negeri Soppeng. Sedangkan Menteri Keungan RI tidak hadir dengan alasan tidak memiliki keterlibatan maupun kepentingan pada perkara pokok, sehingga tidak perlu mengajukan bukti maupun saksi pada sidang pra-peradilan ganti rugi tersebut.

Penasehat Hukum Petani Soppeng dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Edy Kurniawan menyebutkan, dalam sidang yang berlangsung selama empat jam, Petani Soppeng selaku Pemohon menghadirkan sebanyak 16 bukti surat dan tiga orang saksi.

Bukti surat ini memperkuat dalil-dalil permohonan yang menyatakan bahwa Menteri LHK-RI dan Kejaksaan Negeri Soppeng telah keliru menerapkan hukum dalam proses penangkapan,
penahanan dan penuntutan terhadap Petani Soppeng, Jamadi (41 tahun), Sukardi (39 tahun) dan Sahidin (45 tahun) pada tahun 2017-2018.

” Ketiga orang saksi yang dihadirkan Petani Soppeng, yakni, Sahidin, I Mari dan Naharuddin turut menguatkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan dan penuntutan yang dialami Pemohon, mengakibatkan kerugian materiil maupun non materiil, ” kata Edy, Rabu (24/2/2021).

Baca Juga :  Petani Soppeng Gugat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Sebagaimana yang diungkapkan oleh saksi Sahidin, bahwa saat ia ditahan bersama dengan Pemohon, “Sukardi sempat stres dan trauma saat ditahan di rutan Gunung Sari (kota Makassar), bahkan menggoyang-goyangkan sel besi dan meminta dikeluarkan pada saat itu, ” ungkap Sahidin dalam persidangan.

Seisi ruang persidangan menjadi hening mendengarkan bagaimana Sahidin bercerita dengan mata yang berkaca-kaca menyiratkan pilu yang mendalam mengingat peristiwa yang dialaminya bersama dengan Pemohon.

Beda hal yang diungkapkan I Mari, salah satu Saksi yang dihadirkan. Menurutnya, akibat penangkapan Pemohon membuat kebun yang tiap hari dirawat oleh Pemohon menjadi tidak terurus dan ditumbuhi rumput-rumput liar yang meninggi, sehingga sangat mempengaruhi hasil panen dari cabai dan jahe yang ditanam Pemohon.

“Bahkan penangkapan Pemohon membuat petani di kampung Coppoliang takut berkebun, terutama istri (pemohon) yang terkadang membantu dalam mengurus kebunnya, ” pengakuan I Mari dalam sidang.

Sementara Naharuddin yang menjadi Saksi ketiga lebih banyak mengungkapkan kerugian-kerugian yang dialami Pemohon dan keluarganya akibat dari penahanan terhadap Pemohon. Di mana keluarga korban banyak mengeluarkan biaya-biaya untuk membesuk Pemohon selama ditahan di Rutan Makassar dan Rutan Soppeng.

Selanjutnya sidang keempat dijadwalkan pada Rabu (24/02/2021), dengan agenda pemeriksaan bukti surat dan saksi dari semua Termohon.

Baca Juga :  Ungkap Prostitusi Online di Soppeng, Polisi Amankan Anak di Bawah Umur

Sebagaimana diketahui, pada 29 Januari 2021, Petani Soppeng mengajukan permohonan pra peradilan di PN. Watansoppeng terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng dan Menteri Keuangan RI, akibat penangkapan dan penahanan kepada Petani Soppeng yang berdampak pada kerugian materil maupun non materil.

Permohonan ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada (21/03/2018) yang lalu menjatuhkan amar putusan ,” menyatakan Pemohon (Sukardi) tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana tuntutan dari Kejaksaan Negeri Soppeng.” Putusan ini telah diperkuat oleh Mahkamah Agung, dan telah
berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Diketahui, tiga petani Soppeng tersebut divonis bebas (vrijspraak) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, Sulawesi Selatan, atas tuduhan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus perambahan hutan. Putusan ini dibacakan Hakim Ketua, Irianto Prijatna Utama dan dua hakim anggota, Ahmad Ismail dan Fitrianah di Pengadilan Negeri Watansoppeng, 21 Maret 2018 silam.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum keliru menerapkan UU No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Adapun fakta yang terungkap pada persidangan itu membuktikan bahwa ketiga terdakwa hanya petani tradisional yang menebang pohon dan berkebun hanya semata-mata untuk keperluan sandang, pangan dan papan.

Adapun makna ‘setiap orang’ yang dimaksud UU P3H sebagaimana yang didakwa kepada ketiga terdakwa adalah orang perseorangan secara terorganisir. Sedangkan perbuatan dari ketiga terdakwa tidak dilakukan secara terorganisir.

Baca Juga :  Menanti Keadilan Hakim Tunggal Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Watansoppeng

Untuk itu, unsur ‘setiap orang’ yang didakwa kepada ketiga terdakwa tidak terpenuhi, karena perbuatannya termasuk kualifikasi dalam ketentuan umum Pasal 1 UU P3H, yaitu Pasal 1 angka 6 yang mengandung impunitas bagi petani yang hidup secara turun-temurun di dalam atau di sekitar Kawasan hutan yang menebang pohon atau berkebun secara tradisional, tidak untuk kepentingan komersial.

Majelis Hakim juga menyatakan kala itu, sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum ketiga terdakwa yang menyatakan bahwa terdapat ‘alasan penghapus pidana’ bagi ketiga terdakwa.

Kasus tiga Petani Soppeng yang sempat menjadi perhatian publik pada tahun 2018 telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap sejak Desember 2020.

Ketiga petani ini tinggal dalam klaim kawasan hutan Laposo Niniconang, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Mereka awalnya ditangkap oleh Polisi Kehutanan pada 22 Oktober 2017, dengan tuduhan merambah hutan dan melanggar UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).

Kemudian ketiganya ditahan di Rutan Makassar kemudian dipindahkan ke Rutan Soppeng selama 150 hari, sampai akhirnya dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Watansoppeng karena tidak terbukti bersalah.(ant)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *