Diduga Pemkot Makassar Tebang Pilih Terhadap Pelanggar Andalalin

  • Whatsapp

Makassar – Kurang lebih baru satu bulan menjabat sebagai wali kota Makassar, Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto mulai mengundang ‘kontroversi’. Sejak dilantik 26 Februari 2021 lalu, Danny Pomanto mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menghentikan sejumlah proyek yang dibangun di kota Makassar.

Tercatat, ada dua proyek yang dibangun di kota Makassar harus dihentikan, karena dianggap melanggar regulasi. Antaranya proyek strategis milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), revitalisasi pembangunan Stadion Andi Mattalatta Mattoanging dan gedung Twin Tower di kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) Makassar.

Pembangunan stadion Mattalatta dihentikan Pemkot Makassar, lantaran dianggap menyalahi aturan. Proyek strategis milik Pemprov Sulsel itu dihentikan karena tidak memenuhi persyaratan analisis dampak lalulintas atau Andalalin.

Sehingga revitalisasi stadion Mattalatta dengan anggaran sekitar Rp1 triliun yang mendapat persetujuan DPRD Sulsel melalui rapat paripurna pengesahan APBD 2021, harus dihentikan. Padahal telah dibongkar dan rata dengan tanah.

Di mana, Danny Pomanto menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) Makassar mengevaluasi Andalalin pembangunan stadion Mattoanging.
“Evaluasi kembali. Ini perintah. saya tidak mau ada sesuatu melanggar hukum di Makassar,” tegas Danny Pomanto, 1 Maret 2021 lalu.

Kata Danny Pomanto, revitalisasi pembangunan stadion Mattoanging luput dari pengawasan. Seharusnya, Andalalin stadion tersebut harus dikaji lebih matang lagi. Kendati pembangunan stadion Mattalatta akan bertaraf internasional, berstandar FIFA dengan 40 ribu kapasitas penonton.

“Kapasitas penonton stadion itu besar. Ada sekitar 40 ribu kapasitas yang mau parkir jika ada event di sana. Tidak bisa semua kalau di dalam, jadi pasti di jalan, itu buat macet,” katanya dikutip dari fajar.co.id.

Selain revitalisasi pembangunan stadion Mattalatta ‘menjadi korban’, Danny Pomanto juga menginstruksikan ‘anak buahnya’, Dinas Penataan Ruang dan Bangunan untuk menghentikan proyek pembangunan Twin Tower di CPI kota Makassar. Hal itu, tertuang dalam surat dengan nomor 048/085/Distaru/III/2021.

Ditegaskan Danny Pomanto, bahwa mega proyek bangunan 36 lantai milik Pemprov Sulel itu harus dihentikan, karena melanggar regulasi Pemkot Makassar. Di mana proyek Twin Tower yang dikerjakan PT. Waskita, pembangunannya harus dihentikan dengan alasan berada di atas lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Rumusnya itu dimana-mana harus ada IMB-nya. Hebatnya itu mau bangunan di kota, baru tidak ada IMB. Harus dihentikan. Kasihan rumah rakyat yang tidak punya IMB digusur, dihancurkan, baru pemerintah di pelupuk mata tidak ada IMB-nya. Contoh jelek sekali,” kata Danny Pomanto dikutip dari Suara.com yang terbit 3 Maret 2021 lalu.

Meski demikian, ketegasan Danny Pomanto terhadap pelanggar regulasi diduga tebang pilih. Dua mega proyek milik Pemprov berhasil dihentikan karena tidak memenuhi persyaratan. Tetapi di sisi lain, Pemerintah Kota seakan melakukan pembiaran terhadap pelaku usaha yang melanggar regulasi dan tidak setegas dua proyek tersebut.

Berdasarkan penelusuran media ini, bahwa pelanggaran terkait Andalalin di kota Makassar bukan hanya pembangunan stadion Mattalatta.
Melainkan ada beberapa!

Salah satunya, di Mal Grand Toserba yang terletak di Jalan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, kota Makassar. Mal Grand Toserba tersebut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan Dishub Makassar. Bahkan telah melakukan pengalihan fungsi bangunan.

Namun pelanggaran tersebut masih ditoleransi oleh Dishub Makassar. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Kabid Dishub) Makassar, Syafran AP mengatakan, bahwa toleransi yang diberikan kepada Mal Grand Toserba atas pelanggaran Andalalin, karena pihak pengelola siap menjalankan aturan sesuai rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Evaluasi, dari Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Kepolisian dan PT Multi Terminal Indonesia (MTI).

“Hasil pertemuan, Grand Toserba segera melaksanakan rekomendasi Andalalin sesuai yang tercantum pada poin-poin surat pernyataan kesanggupan yang dibuat oleh pihak Grand Toserba, ” kata Syafran AP dikonfirmasi, Jumat (26/3/2021).

Padahal sebelumnya, Kepala Dishub Makassar, Mario Said telah menegaskan, bahwa keberadaan Mal Grand Toserba dianggap tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Andalalin. Sehingga kerap menimbulkan kemacetan dan meresahkan pengendara yang melintas.

“Anggota turun bersama pihak kepolisian, menemui atas nama Farid, salah seorang penanggungjawab Mal Grand Toserba. Ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen Andalalin sebagai bentuk saran dan rekomendasi tim di lapangan. Di mana tidak ada satu pun rambu-rambu yang dipasang sesuai rekomendasi tim pada dokumen Andalalin,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat (26/3/2021).

Menurut Mario, tempat parkir yang seharusnya full untuk kendaraan ternyata dialih fungsikan. Sehingga pengunjung Mal Grand Toserba kerap mengambil sebagian badan jalan untuk memarkir kendaraannya.

“Di mana sebagian lahan parkir diperuntukkan untuk toko peralatan sepeda yang seharusnya lahan parkir untuk parkiran roda empat, ” jelas Mario.

Kemudian, kata Mario, eksisting atau pintu masuk dan keluar pusat perbelanjaan tersebut, tidak sesuai dengan gambar pada siteplan gedung.

Tak hanya itu, Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kota Makassar juga mengaku dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Mal Grand Toserba mereka tidak dilibatkan. Bahkan, DTRB kota Makassar menemukan beberapa kejanggalan di Mal Grand Toserba. Di mana temuan di Mal Grand Toserba, terjadi peralihan fungsi bangunan.

“Jadi begini, setelah ditinjau benar ada beberapa pelanggaran di sana, termasuk lahan parkir yang dijadikan kios jualan sepeda,” ucap Kepala Bidang Penindakan DTRB Kota Makassar, Karyadi Kadar, Selasa (30/3/2021).

Di mana sebelumnya, kata dia, kewenangan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah diambil alih sepenuhnya oleh Dinas PTSP Kota Makassar. Meski secara teknis, dia mengakui merupakan tupoksi dari Dinas DTRB Kota Makassar.

“Kewenangan tata ruang saat ini hampir tidak ada. Makanya sekarang mau dikembalikan ke tata ruang mengenai teknisnya, baru ke PTSP. Ini baru mau kami ajukan,” terang Karyadi.

Sementara itu Ketua Komisi C DPRD Makassar, Abdi Asmara berhasil Pemkot Makassar melakukan evaluasi seluruh izin yang dimiliki Mal Grand Toserba Tanjung Bunga. Pasalnya, Mal Grand Toserba itu didapati tak mematuhi rekomendasi Andalalin yang diterbitkan oleh Dishub Kota Makassar.

“Iya, kami sudah menjadwalkan untuk memanggil seluruh dinas terkait,” kata Ketua Komisi C bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara saat dikonfirmasi salah seorang wartawan via telepon, Senin (29/3/2021).

Abdi menegaskan, bahwa Andalalin merupakan syarat dasar dalam pengurusan seluruh izin lainnya, utamanya izin pembangunan (IMB). Sehingga seluruh dinas terkait diminta segera mengevaluasi kembali dokumen perizinan yang telah diberikan kepada Mal Grand Toserba Tanjung Bunga.

“Rekomendasi Andalalin kan mereka tak patuhi atau dilanggar, sehingga tentunya berpengaruh pada izin-izin lainnya. Kita minta dinas-dinas terkait evaluasi itu kembali,” tekan Abdi.

Harap Kejaksaan

Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) mendesak Kejaksaan untuk mengusut dugaan adanya bau korupsi dalam pemulusan terbitnya rekomendasi Andalalin Mal Grand Toserba.

“Faktanya kan sudah jelas. Isi dalam rekomendasi Andalalin berbeda dengan fakta di lapangan. Jadi kami mencurigai ada dugaan pemulusan dalam pengurusannya. Kejaksaan harus turun tangan mengusut hal ini,” kata Ketua Badan Pekerja ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun, Selasa (30/3/2021).

Ia berharap Kejaksaan segera memeriksa seluruh pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pengurusan rekomendasi Andalalin di Mal Grand Toserba Tanjung Bunga.

“Saya kira sudah patut Kejaksaan turun tangan menyelidiki kasus ini. Kami duga syarat-syarat dalam pengurusan Andalalin tidak terpenuhi tapi tetap dipaksakan terbit. Buktinya sudah cukup nyata di mana rekomendasi terbit namun kenyataannya tidak sesuai fakta di lapangan alias berdampak pada gangguan kelancaran lalu lintas di area sana,” terang Kadir.

Ia mengatakan dalam penanganan kasus ini, Kejaksaan cukup memeriksa tupoksi instansi yang terkait dengan penerbitan rekomendasi Andalalin. Apakah kewenangan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan telah dijalankan dengan benar atau tidak. Di mana kewenangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Andalalin.

“Karena erat kaitannya dengan unsur dugaan penyalahgunaan wewenang. Bisa saja ada dugaan kelalaian atau kesengajaan di dalam menjalankan kewenangannya tersebut sehingga merugikan perekonomian daerah. Kewenangannya misalnya evaluasi, monitoring hingga pengawasan. Apakah semuanya mereka lakukan?,” kaya Kadir.

“Hasil sidak Dishub Makassar kan sudah cukup terang jika Mal Grand Toserba diduga tak patuhi rekomendasi Andalalin sehingga menjadi biang kemacetan di area sana. Saya kira sudah jelas ada yang salah. Bukannya rekomendasi Andalalin itu tujuannya sebagai solusi terhindar dari gangguan lalu lintas yang dimaksud?,” sambungnya.

Tak hanya itu, lembaga yang sejak awal pendiriannya konsen pada pemberantasan korupsi tersebut, juga berharap kepada Kejaksaan agar juga mendalami adanya potensi dugaan manipulasi data dalam pengurusan izin usaha hingga izin peralihan fungsi bangunan.

“Ini penting ditelusuri karena menyangkut dengan nilai setoran ke PAD Kota Makassar. Kita ingin mempersempit ruang gerak adanya potensi mafia-mafia perizinan yang bermain di dalamnya. Saya kira sudah waktunya Pemkot Makassar harus tegas kepada oknum-oknum yang demikian dengan menggandeng Kejaksaan,” imbuh Kadir. (*)

 

Reporter : akbar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *