BPK Diminta Profesional di Kasus Dugaan Korupsi Rumah Sakit Batua

  • Whatsapp

Makassar – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) diharapkan mengedepankan profesionalitas di kasus dugaan korupsi Pembangunan Rumah Sakit Batua di Jalan Abdul Daeng Sirua Makassar, serta tidak mengulur – ulur penyerahan hasil audit kasus tersebut ke Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel.

Wakil Ketua ACC Sulawesi, Angga Reksa mengatakan, seharusnya BPK bisa bersikap profesional untuk mendukung pemberantasan korupsi, sinergitas antara pihak kepolisian harus di kedepankan agar pengungkapan kasus rasuah itu segera diketahui siapa aktornya.

“Saya kira sudah terlalu lama kasus itu. BPK harus profesional dan mendukung pemberantasan korupsi, audit kerugian negara terhadap Rumah Sakit Batua Makassar,” kata Angga dikutip, Senin, (5/4/2021).

Di mana pembangunan Rumah Sakit Batua yang diduga bermasalah tersebut telah menelan anggaran sekitar  Rp25, 5 miliar, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2018 setelah mendapat persetujuan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD kota Makassar.

Sebelumnya Ketua Komisi D DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir menyebutkan, bahwa anggaran DPRD Makassar telah dianggarkan berulang kali. Dia mengatakan, sejak dianggarkan di tahun 2018, pemerintah kota Makassar kembali mengusulkan penambahan anggaran  di tahun 2020 dan 2021.

Penambahan anggaran pembangunan RS Batua di tahun 2020, kata Wahab, diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) kota Makassar. Kemudian di tahun 2021, kembali diusulkan oleh Dinas Kesehatan kota Makassar.

“Tahun 2020 dianggarkan  Dinas PU dan Tahun 2021 kembali diusulkan  Dinas Kesehatan. Ada anggaran tahun 2021 tapi saya lupa jumlah pastinya. Tiap tahun dianggarkan tapi selalu  gagal tender, ” kata ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar ini saat dikonfirmasi via WhatsApp, Kamis (28/1/2021).

Setau Wahab, ketika  dianggarkan di tahun 2020, anggaran  dikembalikan ke kas daerah, karena gagal tender, “Iya  (anggaran dikembalikan ke kas daerah, red), ” singkat Wahab, mengingat pada tahun 2020  pembangunan RS Batua kabarnya sempat dianggarkan dengan usulan Rp100 miliar, namun turun menjadi Rp80 miliar.  Kemudian disepakati pada APBD 2020 sebesar Rp50 miliar.

Disinggung terkait pembangunan RS Batua yang kabarnya pernah dianggarkan di tahun 2017, Wahab mengaku, tidak  mengetahui secara persis karena pada saat itu dirinya berada di komisi A. “Saya tidak ingat, karena saya pada saat itu di komisi A, ” imbuhnya.

Sebelumnya, Dit Reskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri mengatakan, bahwa pembangunan rumah sakit tipe c tersebut banyak kejanggalan dalam kontruksi. Secara spesifik, kata dia, dugaan penyimpangan dalam kontruksi pembangunan Rumah Sakit Batua terlihat jelas mulai dari  posisi tangga yang tidak sesuai hingga tiang penyangga bangunan yang bengkok.

“Saya melihat kondisi ini ternyata memang banyak kecurangan di sini, terus tiang – tiang penyangga banyak juga yang bengkok. Jadi kalau saya melihat ini banyak (kejanggalan kontruksi pembangunan RS Batua), ” kata Kombes Pol Widoni, 18 Januari 2021 lalu.

Menurut Widoni untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan Rumah Sakit itu, pihaknya masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Kalau itu, dia menegaskan, jika hasil audit  penghitungan kerugian negara  (PKN) dari BPK-RI sudah ada, pihaknya akan langsung mengumumkan tersangka dalam kasus ini.

“Jadi sudah lama kasus ini. Kita profesional saja dalam kasus ini, karena kalau kami menahan (mengulur kasus ini), KPK (komisi pemberantasan korupsi) akan mengambil kasus ini. Kita harus profesional, dalam hal penyidikan untuk menetapkan tersangka harus ada audit BPK. Nanti kalau sudah audit baru kita sampaikan, ” Widoni menambahkan.(*)

Reporter : akbar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *