Pengakuan Disperindag Soal Izin D’Fashion Textile and Tailor

  • Whatsapp
Ilustrasi

Makassar – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Makassar mengaku tidak mengetahui izin usaha yang dimiliki Toko D’Fashion Textile and Tailor di kawasan pasar sentral di Jalan K.H Ramli, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo.

“Kami tidak mengetahui pasti karena tidak ada rekomendasi atau pertimbangan teknis dari Dinas Perdagangan, tapi yang namanya usaha perdagangan tetap kami akan tinjau dan cek izinnya seperti apa yang dimiliki,” kata Kepala Seksi Pengembangan dan Perdagangan Disperindag Makassar, Hamid, Senin (5/4/2021).

Hamid mengaku semenjak kasus dugaan pelanggaran izin usaha sejumlah pertokoan di Makassar mulai mencuat, pihaknya berencana meninjau kembali dokumen sejumlah tempat usaha perdagangan yang disinyalir bermasalah.

“Apakah izinnya Toko Pengecer atau izin Toko Modern nanti Langsung di croscek di lapangan, rencana Rabu (7 April 2021),” bebernya.

Selain itu, Toko D’Fashion Textile and Tailor juga ditengarai tidak memiliki rekomendasi analisis dampak lalu lintas (andalalin) dari Dinas Perhubungan (Dishub) . Padahal, Andalalin merupakan syarat utama untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Makassar, Safran AP menjelaskan, bahwa andalalin merupakan salah satu syarat dari beberapa syarat untuk pengurusan perizinan, mulai IMB, Surat Izin Tanda Usaha dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SITU-SIUP) serta perizinan lainnya.

“Ya kalau tidak ada andalalin sebagai salah satu syarat, ya tidak bisa terbit izinnya. Sesuai sidak yang pernah tim evaluasi lakukan termasuk dari kepolisian, D’Fashion memang belum ada andalalin, dan waktu itu pihak D’Fashion berjanji akan mengurus persetujuan andalalin namun sampai sekarang belum ada kabar lagi,” ungkap Safran.

Terpisah, Kepala Bidang Pelayanan Belakang Non Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Makassar, Andi Engka mengatakan pihaknya baru mau mengecek izin-izin yang dimiliki oleh D’Fashion Textile and Tailor Makassar yang dimaksud.

“Siap di cek dulu izinnya,” singkat Kepala Bidang Pelayanan Belakang Non Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Makassar, Andi Engka dikonfirmasi salah seorang wartawan.

Peringatan untuk Dinas

Sebelumnya, Komisi C DPRD Kota Makassar mengingatkan dinas-dinas terkait untuk tidak bermain-main dengan para pelaku usaha yang mencoba-coba melanggar regulasi.

Termasuk D’ Fashion Textile and Tailor Makassar yang kabarnya memiliki gedung lima lantai dan ramai pengunjung, namun sama sekali tidak memiliki lahan parkir.

“Ini harus ditindak tegas. Masa gedung sebesar itu dan mengundang keramaian tapi tak punya lahan parkir. Itu jelas-jelas melanggar aturan tata ruang. Kami minta segera ditindak tegas,” kata Fasruddin Rusli, Sekretaris Komisi C bidang Pembangunan DPRD Makassar, Jumat 2 April 2021.

Ia mengaku heran terhadap dinas-dinas terkait seakan menutup mata dengan keberadaan usaha D’ Fashion Textile and Tailor yang terang-terangan beroperasi sementara melanggar aturan.

“Kita minta aktivitas di sana disetop dulu sebelum aturan dipatuhi. Insya Allah mendekat ini kita juga akan meninjau langsung ke sana,” jelas Acil sapaan akrab Fasruddin Rusli itu.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan segera menjadwalkan pemanggilan dinas-dinas terkait soal usaha D’ Fashion Textile yang kabarnya melanggar aturan itu untuk didengar penjelasannya mengenai izin yang dimiliki oleh usaha penjualan tekstil terbesar di Kota Makassar tersebut.

“Kalau lahan parkir sama sekali tidak ada sementara gedungnya berlantai 5 dan ramai pengunjung, saya kira patut dipertanyakan keabsahan segala izinnya. Kami duga kuat juga mereka tidak memiliki rekomendasi andalalin yang merupakan syarat utama penerbitan izin-izin lainnya seperti IMB dan Izin Usaha Perdagangan,” terang Fasruddin.

Tak hanya menyinggung kewenangan dinas-dinas terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) dan Dinas Perdagangan Kota Makassar. Fasruddin juga menyinggung khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM- PTSP) Kota Makassar yang sebelumnya dikabarkan dianggap seenaknya menerbitkan izin-izin tanpa berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait lainnya.

“Keberadaan PTSP, betul untuk mempermudah pengurusan izin-izin. Tapi bukan berarti mengabaikan proses yang telah ada alias sesuai aturan. Penerbitan izin tidak boleh dengan proses simsalabim. Harusnya dalam prosesnya melibatkan dinas-dinas terkait karena mereka lebih mengetahui teknis,” ungkap Fasruddin.

Ia berharap dinas-dinas terkait utamanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM- PTSP) Kota Makassar cukup menjadikan masalah Grand Toserba Tanjung Bunga sebagai pelajaran berharga. Agar ke depannya tidak ada lagi hal-hal demikian terjadi.

“Jangan pernah mentoleransi pengurusan izin jika tak memenuhi syarat-syaratnya yang diatur dalam ketentuan aturan. Dan yang terpenting, maksimalkan pengawasan untuk mengecek fakta dalam dokumen perizinan dengan fakta di lapangan. Jangan sudah menerbitkan izin tapi tidak diawasi pelaksanaannya di lapangan. Itu yang keliru dan budaya itu harus ditinggalkan,” ungkap Fasruddin Rusli.(*)

 

reporter : akbar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *