Andalalin Diduga Bermasalah, IMB Mal Grand Toserba dan D’Fashion Tetap Terbit

  • Whatsapp

Makassar – Sejak wali kota Makassar, Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto mengeluarkan sikap tegas untuk menghentikan revitalisasi pembangunan stadion Mattalatta di Jalan Cendrawasih dan pembangunan gedung Twin Tower di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), karena melanggar regulasi. Kini dugaan pelanggaran lainnya mulai mencuat.

Di mana dua megaproyek milik pemerintah provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel)
tersebut harus dihentikan karena tidak memenuhi persyaratan analisis dampak lalu lintas dan izin mendirikan bangunan (IMB) dari pemerintah kota (Pemkot).

Namun ketegasan (Pemkot) Makassar terhadap dua megaproyek milik Pemprov Sulsel diduga berbanding terbalik dengan sejumlah pengusaha.
Di mana terdapat sejumlah toko di kota Makassar tetap aktif beroperasi dengan andalalin bermasalah, tetapi izin mendirikan bangunan (IMB) tetap terbit.

Adapun Toko atau pusat perbelanjaan yang diduga izinnya bermasalah, yakni, Mal Grand Toserba di Jalan Tanjung Bunga, kecamatan Tamalate dan D’Fashion Textile and Tailor di kawasan pasar sentral di Jalan K.H Ramli, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo.

Mal Grand Toserba diduga telah melalaikan rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan oleh Tim Evaluasi, dari Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Kepolisian dan PT Multi Terminal Indonesia (MTI).

Kepala Dishub Makassar, Mario Said mengakui, bahwa keberadaan Mal Grand Toserba dianggap tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Andalalin.

“Anggota sudah turun bersama tim evaluasi. Memang ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen Andalalin sebagai bentuk saran dan rekomendasi tim di lapangan,” katanya melalui sambungan via telepon, Senin malam (6/4/2021).

Menurut Mario, tempat parkir yang seharusnya full untuk kendaraan ternyata dialih fungsikan. Sehingga pengunjung Mal Grand Toserba kerap mengambil sebagian badan jalan untuk memarkir kendaraannya, sehingga kerap menimbulkan kemacetan.

Di mana sebagian lahan parkir atau basement, diperuntukkan untuk toko sepeda yang seharusnya diperuntukkan lahan parkir untuk parkiran roda empat, sesuai denah bangunan dalam rekomendasi Andalalin.

“Memang eksisting atau pintu masuk dan keluar pusat perbelanjaan Mal Grand Toserba, tidak sesuai dengan gambar pada siteplan gedung, ” kata Mario.

Sedangkan untuk D’Fashion, Mario akui, bahwa Toko tersebut dari awal tidak memiliki Andalalin.
“D’Fashion memang tidak ada Andalalin-nya, mereka tidak tau apa itu Andalalin dan baru mau dia urus kembali, ” kata Mario Said.

Disinggung terkait Andalalin merupakan salah satu syarat dari beberapa syarat untuk pengurusan perizinan, mulai IMB, Surat Izin Tanda Usaha dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SITU-SIUP) serta perizinan lainnya, Mario mengaku, hal tersebut kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

“Saya tidak tahu itu dinda. Tapi dari kami memang tidak ada andalalin-nya, ” diakui Mario.

Dengan polemik tersebut, kata Mario, pihaknya akan melayangkan rekomendasi untuk dilakukan evaluasi kepada DPM-PTSP kota Makassar sebagai pemilik kewenangan dalam penerbitan izin.

“Pada prinsipnya, kami akan menyampaikan surat teguran tiga kali dan jika tidak diindahkan maka kami cuma bisa memberikan rekomendasi ke instansi yang mengeluarkan izin dalam hal ini PTSP untuk mengevaluasi atau mencabut izin operasional usahanya berdasarkan aturan. Karena yang dapat mencabut izin operasional bukan kewenangan Dishub, ” ungkap Mario, menambahkan.

Dari penelusuran media ini, Mal Grand Toserba merupakan Toko serba ada. Toko itu menjual berbagai produk, mulai pakaian, peralatan rumah tangga, meja makan, sepeda dan springbed. Mal Grand Toserba tersebut memiliki empat lantai termasuk basement.

Sementara D’Fashion merupakan tempat usaha yang bergerak di bidang textile dan tailor. Berdasarkan penelusuran media ini, toko tersebut turut menjajakan kain impor. Diketahui, Toko D’Fashion memiliki lima lantai.

Namun berdasarkan data yang dihimpun, kedua toko itu juga tidak memiliki izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kota Makassar. Disperindag mengaku tidak pernah dilibatkan dalam mengeluarkan izin Mal Grand Toserba di Jalan Tanjung Bunga.

Di mana izin yang dimiliki Mal Grand Toserba sepenuhnya gawean dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) kota Makassar.

“Kami tidak pernah dilibatkan dalam perizinan Mal Grand Toserba. Itu semua kewenangan PTSP, ” kata Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan Disperindag Kota Makassar, Hamid saat ditemui di kantornya Jalan Rappocini, Selasa (30/3/2021).

Begitu pun dengan D’Fashion Textile and Tailor, Disperindag tidak tahu menahu terkait izin Toko tersebut. “Kami tidak mengetahui pasti karena tidak ada rekomendasi atau pertimbangan teknis dari Dinas Perdagangan, tapi yang namanya usaha perdagangan tetap kami akan tinjau dan cek izinnya seperti apa yang dimiliki,” kata Hamid dikonfirmasi terpisah, Senin (5/4/2021).

Hamid mengaku semenjak kasus dugaan pelanggaran izin usaha sejumlah pertokoan di Makassar mulai mencuat, pihaknya berencana meninjau kembali dokumen sejumlah tempat usaha perdagangan. “Apakah izinnya Toko Pengecer atau izin Toko Modern, nanti Langsung di croscek di lapangan,” imbuhnya.

Menilik polemik tersebut, Pusat Kajian Advokasi dan Anti Korupsi Sulawesi Selatan (PUKAT Sulsel) berharap wali kota Makassar, Danny Pomanto, segera melakukan evaluasi terhadap instansi terkait yang menangani perizinan di Toko yang diduga bermasalah itu. Sebab polemik tersebut dapat merusak citra wali kota dan wakil wali kota Makassar, Danny Pomanto – Fatmawati Rusdi di awal kepemimpinannya.

“Harusnya pemerintah tegas dalam persoalan seperti ini. Kenapa? Karena kita biasa melihat pemerintah melakukan penertiban kepada pedagang kaki lima . Artinya apa, kan masyarakat bisa menilai bahwa pemerintah hanya tegas terhadap masyarakat kecil. Jangan sampai opini yang seperti ini berkembang di masyarakat di masa pemerintahan pak Danny Pomanto, ” kata Direktur Pukat Sulsel, Farid Mamma, 6 April 2021.

Namun, Farid Mamma meyakini, Danny Pomanto bersama Fatmawati Rusdi dapat mengeluarkan sikap tegas terkait persoalan tersebut. Karena, kata Farid, kebijakan tegas Danny Pomanto telah terbukti terhadap megaproyek milik Pemprov Sulsel.

“Saya yakin Pak Danny ini orang yang bijaksana, pemimpin yang bagus. Kalau pun ada persoalan seperti itu, mungkin saja diduga ada oknum yang bermain. Tapi untuk membuktikan itu, harus melalui proses hukum. Jadi saya pribadi berharap, Pak Danny segera melakukan evaluasi agar polemik seperti ini tidak berkepanjangan, ” sebut Farid.(*)

 

Reporter : akbar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *