Ketua Gerindra Makassar Kaget Dirinya Diperiksa KPK Atas Kasus Nurdin Abdullah

  • Whatsapp
Ketua DPC Gerindra Makassar, Eric Horas (mengenakan kemeja putih).

Makassar – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra kota Makassar, Eric Horas merasa kaget terkait adanya informasi bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap perizinan proyek infrastruktur yang menyeret Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif, Nurdin Abdullah sebagai tersangka.

Eric Horas mengaku, bahwa sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari tim penyidik KPK baik secara tulisan maupun lisan.

“Saya belum tahu. Surat (pemanggilan) belum saya terima. Saya kaget juga ada nama saya dibilang diperiksa di Jakarta, ” kata Legislator DPRD Makassar periode 2019-2024 itu saat dikonfirmasi via WhatsApp.

Eric Horas juga mengaku, bahwa saat ini dia berada di Makassar dan bukan di Jakarta untuk menghadiri panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi. Meski demikian, kata Eric, jika diminta oleh KPK menjadi saksi di perkara Nurdin Abdullah, dia siap.

“Saya di makassar dinda, saya kaget juga ada nama saya dibilang diperiksa di Jakarta. Tapi tentu kalau saya mau diminta keterangan sebagai saksi, tentu saya siap, ” Eric menambahkan.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Juru bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri mengatakan, bahwa Eric Horas akan diperiksa bersama tiga saksi lainnya di kasus tersebut, yakni, pegawai negeri Sipil di lingkup Pemprov Sulsel Idham Kadir, Fery Tandiady (wiraswasta), dan Muhammad Irham Samad berstatus mahasiswa.

“Hari ini pemeriksaan saksi untuk tersangka NA, TPK (Tindak Pidana Korupsi) suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021. Empat saksi diagendakan diperiksa, Idham Kadir (PNS Pemprov), Fery (wiraswasta), Irham Samad (mahasiswa), Erick Horas (Anggota DPRD Makassar), ” kata Ali Fikri melalui keterangan persnya dikutip dari sejumlah media.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus Nurdin Abdullah, KPK telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel Edy Rahmat dan seorang kontraktor sekaligus Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB), Agung Sucipto.

Di mana Nurdin Abdullah diduga menerima uang dari Agung Sucipto sebesar Rp5,4 miliar melalui Edy Rahmat. Uang itu sekaitan dengan proyek pekerjaan sejumlah infrastruktur di Sulsel.

Dalam kasus ini, Nurdin Abdullah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dalam pengembangannya di kota Makassar, Tim Penyidik KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut, yakni uang senilai Rp1,4 miliar serta pecahan mata uang asing senilai total US$10.000 dan Sin$190.000. (*)

 

reporter : akbar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *