Ismail Hajiali Akan Beralih Profesi Jadi Dosen, Tinggalkan Jabatan Kepala Diskominfo Makassar?

  • Whatsapp

Makassar – Ismail Hajiali akan beralih profesi menjadi Dosen. Kabarnya, dia akan meninggalkan jabatan sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ismail Hajiali akan menjadi tenaga pengajar atau Dosen di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Universitas Muslim Indonesia (UMI).

Itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 29674/A3/KP.06.06/2021 Tgl. 27 April 2021 Tentang Perpindahan Ke Dalam Jabatan Dosen.

Namum dibalik itu, jauh sebelumnya, instansi yang dinahkodai Ismail Hajiali sempat mendapat sorotan dari sejumlah pegiat anti korupsi di Sulawesi Selatan. Hal itu ditengarai adanya dugaan korupsi terkait pengadaan CCTV oleh Diskominfo Makassar.

Di mana pelaksanaan pengadaan CCTV yang tersebar di 21 titik di wilayah Kota Makassar dianggap tidak sesuai spesifikasi dan kabarnya menjadi temuan BPK Perwakilan Sulsel.

Baca Juga :  Komisioner KPU Sulsel Positif Covid-19, Tanpa Gejala

Berdasarkan keterangan dari Inspektorat Makassar yang diberitakan selama ini, turut mengakui bahwa 21 CCTV tersebut spesifikasinya tidak sama.

Sebelumnya Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) telah meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) untuk mengusut aroma dugaan korupsi pada proyek pengadaan CCTV di Kota Makassar tersebut.

Sebab CCTV yang diadakan oleh Diskominfo Makassar selaku pengguna anggaran, diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“Kami sangat mendukung jika Kejaksaan segera menyelidiki kasus ini,” kata Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi), Kadir Wokanubun, Kamis 20 Mei 2021.

Kadir mengungkapkan, dalam pengadaan CCTV tahun 2019 oleh Diskominfo Makassar, kamera CCTV-nya difungsikan untuk mendukung sistem Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Namun, pelaksanaannya terdapat penambahan biaya dalam menjalankan fungsi ETLE CCTV yang dimaksud.

Baca Juga :  Hari Kedua PSBB di Makassar: 242 Positf, 52 Sembuh, 26 Meninggal Dunia akibat Corona

“Dan dari data lainnya yang kami temukan juga pengadaannya dikendalikan oleh oknum di Diskominfo Makassar,” ungkap Kadir.

Tak hanya itu, lanjut dia, pengadaan CCTV oleh Diskominfo Makassar tersebut, juga ditemukan mendahului tanggal persetujuan parsial yang pada akhirnya persetujuan secara parsialnya pun tak diakui dalam anggaran perubahan.

“Untuk CCTV Tanggalnya 16 desember 2019. Belanja sudah dilakukan sebelum persetujuan parsial. Belanja mendahului persetujuan dan perubahan di parsial,” ujar Kadir.

Kemudian proses pembelian CCTV melalui sistem e-katalog turut menyertakan belanja modal yang dinilai tidak sesuai dengan DPA. “Dalam pengadaannya akhirnya barang dibeli tidak sesuai DPA,” terang Kadir.

Tak sampai di situ, dari data yang ditemukan oleh ACC Sulawesi, kata Kadir, proses pembelian CCTV dilakukan oleh Kepala Dinas yang juga berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat bersama Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Baca Juga :  Kantor PU Sulsel Masih Disegel KPK, Buntut dari OTT Nurdin Abdullah

Di mana keduanya saat itu berada di Singapura sedang mengikuti kegiatan Workshop Smart City yang merupakan kerjasama Amerika dan Singapura. “PPTK dipaksa untuk bertanda tangan dan ada bukti pemaksaan yang dilakukan,” kata Kadir. (*)

 

Reporter : Akbar

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *