Berbeda dengan NasDem, Gerindra Dorong PP-APBD Pemprov Sulsel Diparipurnakan

  • Whatsapp
Wakil ketua DPRD Sulsel dari Fraksi Gerindra, Darmawangsyah Muin (mengenakan baju batik) bersama pelaksana tugas Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman (memakai masker warna putih)

Makassar – Fraksi Gerindra DPRD Sulsel mendorong Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PP-APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel Tahun Anggaran 2020 segera dilanjutkan dalam rapat paripurna.

Wakil ketua DPRD Sulsel dari Fraksi Gerindra, Darmawangsyah Muin mengemukakan, PP-APBD Pemprov Sulsel sudah seharusnya dilakukan paripurna. Alasannya, kata dia, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulsel
telah memberikan jawaban atas sejumlah pandangan fraksi yang menjadi sorotan DPRD Sulsel.

“Kalau fraksi Gerindra dengan adanya jawaban TAPD, maka kita usulkan dilanjutkan ke paripurna. Dari lima item persoalan itu, kan sudah ada jawaban dari Pemprov,” katanya di Makassar, Kamis (14/7/2021).

Meski demikian, legislator yang kerap disapa Wawan ini tetap menghargai jika ada Fraksi di DPRD Sulsel mengusulkan menolak PP-APBD Pemprov Sulsel. Hanya saja, dia berharap, penolakan harus disertai dengan argumentasi yang kuat.

Baca Juga :  Mayat Warga Gowa yang Jatuh di Tepi Jembatan Barombong Ditemukan

“Kita berharap kalau pun ada fraksi menolak, harus kuat alasannya. Kami lima pimpinan DPRD Sulsel sudah hampir clear dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020. Mungkin besok kita rapat pimpinan dengan fraksi. Kita dengarkan besok berapa fraksi menolak, dan berapa fraksi melanjutkan,” ujar Wawan.

Menurut Wawan, adapun item yang dipertanyakan anggota DPRD Sulsel antaranya, penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bantuan keuangan tanpa persetujuan DPRD, hingga utang Pemprov Sulsel.

“Kita sudah rapat pimpinan bersama TAPD. Sebagian sudah terjawab. TAPD sudah memberikan jawaban tertulis. Menurut saya sudah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke paripurna,” sebutnya.

NasDem Menolak

Terkait PP-APBD Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020, Fraksi NasDem DPRD Sulsel secara tegas menolak. Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulsel, Ady Ansar mengungkapkan, pihaknya menolak PP-APBD 2020 Pemprov Sulsel karena ada beberapa kejanggalan.

Baca Juga :  Hentikan Kerjasama Publikasi, Humas DPRD: Ada Media Mainstream yang Ingin Kuasai Anggaran

Di mana, kata dia, Pemprov Sulsel menggeser anggaran APBD 2020 sekitar Rp300 miliar dari belanja langsung menjadi belanja tidak langsung.
Apalagi, ungkap Ady Ansar, penggeseran anggaran tersebut tanpa sepengetahuan legislatif.

“Kami NasDem menolak karena ada pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh pak Gub secara sistematis. Yaitu sengaja batang tubuh Perda APBD 2020 dengan menggeser anggaran tanpa persetujuan dewan, Rp300 miliar dari belanja langsung proyek jadi belanja tidak langsung, ” kata Ady Ansar di Makassar, Rabu (14/7/2021).

Tak hanya itu, lebih jauh Ady Ansar mengemukakan, dalam pengalihan anggaran tersebut Pemprov Sulsel juga mengubah peraturan daerah APBD secara sepihak tanpa sepengetahuan legislatif.

“Dialihkan ada di parsial tujuh, namanya juga tidak persetujuan dewan, kita tidak tahu. Karena tidak dilaporkan. Itu kan mengubah Perda, bayangkan ubah Perda sepihak, ini pelanggaran. Tanpa persetujuan dewan ini diubah. Atas perubahan itu, timbulkan sejumlah persoalan baru, ” sebut Ady Ansar.

Baca Juga :  Pendistribusian Sembako Tahap Kedua PSBB Makassar Kembali Dipertanyakan

Dampak dari pengalihan anggaran tersebut, anggota Komisi D DPRD Sulsel ini membeberkan, banyak paket proyek milik Pemprov Sulsel tidak terbayarkan. Padahal sejumlah proyek yang dimaksud sedang berjalan.

” Karena harusnya dipakai bayar proyek yang sudah jalan, malah dialihkan jadi bantuan keuangan daerah. Nasdem dan PKB menolak tegas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020. Fraksi lain minta menunda. Sampai ada penjelasan yang tuntas terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat paripurna pandangan umum fraksi, ” beber Ady Ansar.

“Menurut jadwal hari ini (14/7/2021) paripurna, kami tolak. Sampai ada penjelasan rinci. Itu pandangan umum fraksi jelas, apa dasarmu, jawabko itu,” tegasnya mengimbuhkan. (*)

 

Reporter : Akbar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *