Nurdin Abdullah Jalani Sidang Perdana di PN Makassar Via Daring

  • Whatsapp
Suasana sidang tindak pidana korupsi Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Makassar.

Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif, Nurdin Abdullah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Kamis (22/7/2021).

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) berlangsung di ruang sidang utama PN Makassar.

Dalam sidang tersebut, terdakwa Nurdin Abdullah mengikuti persidangan via daring dari rumah tahanan (rutan) KPK di Jakarta.

Persidangan tindak pidana korupsi (Tipikor) itu, diketuai Majelis Hakim Ibrahim Palino yang juga menjabat sebagai wakil ketua PN Makassar.

Dalam dakwaan JPU KPK sebanyak 25 halaman, Nurdin Abdullah diduga telah menerima suap dan gratifikasi uang tunai sejumlah SGD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dollar Singapura) dari kontraktor Agung Sucipto dalam pemulusan menenangkan paket proyek infrastruktur di lingkup Pemprov Sulsel.

Baca Juga :  Camat dan Lurah se-Kota Makassar Diminta Perhatikan Kebersihan

Tak hanya itu, melalui sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel, Edy Rahmat, Nurdin Abdullah kembali menerima uang tunai sebesar Rp2,5 miliar dari Agung Sucipto
selaku Pemilik PT Agung Perdana Bulukumba dan
PTĀ  Cahaya Sepang Bulukmba.

“Patut diduga bahwa uang tersebut diberikan agar terdakwa selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan memenangkan perusahaan milik Agung Sucipto dalam pelelangan proyek pekerjaan di Dinas PUTR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, ” kata JPU KPK saat membacakan dakwaan secara bergiliran.

Selain itu, JPU KPK, Muhammad Asri Irwan mengatakan, bahwa terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang dengan total seluruhnya sebesar Rp6.587.600.000,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan SGD200.000 (dua ratus ribu dollar Singapura).

Baca Juga :  Polisi Usut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan APD di RS Wahidin

“Haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban serta tugas Terdakwa selaku Gubernur Sulawesi Selatan yang merupakan Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, “sebut Asri dalam pembacaan dakwaan.

Sebab, kata dia, larangan untuk menerima suap dan gratifikasi bagi penyelenggara negara, telah diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca Juga :  Demokrat Sulsel Tegaskan Solid untuk Kepemimpinan AHY

Sehingga atas dasar itu, kata Asri, terdakwa didakwa dengan ancaman pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Diketahui, Nurdin Abdullah terseret dalam kasus Tipikor setelah penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) akhir Februari 2021. Nurdin Abdullah di OTT KPK bersama Agung Sucipto dan Edy Rahmat. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *