Nurdin Abdullah Tidak Ajukan Eksepsi di Kasus Suap dan Gratifikasi

  • Whatsapp
Penasehat Hukum Terdakwa Nurdin Abdullah, Irwan

Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif, Nurdin Abdullah enggan melakukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).

Itu disampaikan Nurdin Abdullah dalam sidang perdana tindak pidana korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Kamis (22/7/2021).

“Maaf yang mulia, kami tidak akan mengajukan eksepsi, ” kata Nurdin Abdullah kepada Majelis Hakim yang diketuai Ibrahim Palino melalui via daring dari rumah tahanan (Rutan) KPK di Jakarta.

Sementara itu, Kuasa Hukum Nurdin Abdullah, Irwan mengatakan, bahwa tujuan pihaknya tidak mengajukan eksepsi untuk mempercepat jalannya persidangan.

“Kami tidak mengajukan eksepsi. Alasannya supaya langsung pembuktian untuk mempercepat persidangan, ” kata Irwan ditemui seusai sidang.

Baca Juga :  Kader GMD Siap Isi Kekosongan Ketua Gerindra di Selayar

Menanggapi dakwaan JPU KPK kepada kliennya, Irwan mengaku, hal tersebut masih bersifat dugaan. Sehingga harus dibuktikan dalam persidangan selanjutnya.

” Dakwaan itukan, dugaan – dugaan yang dialamatkan kepada Terdakwa dan itu butuh proses. Jadi nanti fakta persidangan yang menjelaskan, nanti membuktikan bahwa dakwaan ini benar atau tidak, ” imbuhnya.

Diketahui dalam dakwaan JPU KPK, Nurdin Abdullah diduga menerima suap dan gratifikasi terkait pembangunan paket proyek infrastruktur di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Di mana Nurdin Abdullah diduga menerima uang
berjumlah Rp6.587.600.000,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan SGD200.000 (dua ratus ribu dollar Singapura).

Baca Juga :  Nurdin Abdullah Jalani Sidang Perdana di PN Makassar Via Daring

“Haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban serta tugas terdakwa selaku Gubernur Sulawesi Selatan periode tahun 2018 s.d 2023 yang merupakan Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, ” kata Ketua Tim JPU KPK, Muhammad Asri Irwan saat membacakan dakwaan.

Apalagi kata Asri, pelanggaran Nurdin Abdullah, jelas diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca Juga :  Disdik Sulsel Launching Aplikasi Sipakalabi, Tempat Aduan Bagi Masyarakat

Atas perbuatannya, JPU KPK mendakwa Nurdin Abdullah dengan ancaman pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (*)

 

Reporter : Akbar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *