Saksi Ungkap Cara Pengelola Kanre Rong Lakukan Pungli Kepada Pedagang

  • Whatsapp

makassar – Sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk pungutan liar (pungli) yang mendudukkan mantan Kepala Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) kawasan Kuliner Kanre Rong Karebosi, Muhammad Said sebagai terdakwa kembali digelar di Pengadilan Negeri Makassar, Selasa, 3 Agustus 2021.

Agenda sidang yang diketuai Majelis Hakim, NI PUTU SRI INDAYANI, mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Makassar. Di kesempatan itu, JPU hadirkan enam orang saksi, tiga pegawai honorer di UPTD Kanre Rong dan tiga orang saksi dari pedagang kaki lima (PK-5) .

Di muka persidangan, pedagang mengungkapkan sejumlah cara terdakwa Muhammad Said melakukan pungli terhadap PK-5 di Kanre Rong. Menurut salah seorang PK-5 bernama Samriani, awalnya mereka merupakan PK-5 yang berada di sejumlah titik di kota Makassar, kemudian direlokasi ke kawasan kuliner Kanre Rong Karebosi.

Baca Juga :  Lantik Pengurus PMI Pangkep, Ini Pesan Adnan

Saat dipindahkan, cerita Samriani, mereka diberi id card oleh pemerintah kota (Pemkot) dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Makassar sebagai tanda pemilik lapak di Kanre Rong. Selama berdagang di kawasan tersebut, pedagang bebas dari biaya sewa alias gratis.

Namun seiring waktu, Kepala UPTD Kanre Rong saat itu, Muhammad Said meminta kepada pedagang lama untuk menyewakan lapak mereka. Dengan catatan bagi hasil dari uang sewa.

“Saya tidak pernah mau lapak saya disewakan. Tapi Pak Said yang memaksa, ” kata Samriani menjawab pertanyaan JPU, Imawati, menyoal proses sewa lapak Kanre Rong.

Senada juga disampaikan pegawai honorer staf UPTD Kanre Rong, Rosdiana Rauf. Menurut Rosdiana, dari 222 lapak di kawasan kuliner Kanre Rong ada 96 lapak yang disewakan Muhammad Said kepada pedagang dengan harga bervariatif.

Baca Juga :  Ribuan Personel Polda Sulsel Disebar di 12 Daerah untuk Pengamanan Pilkada Serentak

“Ada perbulan dan ada juga pertahun. Kalau perbulan, harga sewanya 500 ribu perbulan,” kata pegawai Rosdiana di muka persidangan.

Dikatakannya, transaksi pembayaran antara Muhammad Said dan pedagang biasa terjadi di ruang kepala UPTD Kanre Rong.

“Pedagang selalu berhubungan langsung dengan Pak Said. Saya pernah liat (pedagang beri uang ke Muhammad Said),” kata pegawai honorer itu terkait atas pertanyaan JPU, Imawati, menyoal transaksi pembayaran yang dilakukan Pedagang kepada Muhammad Said.

Sebagaimana diketahui pengelolaan lapak kawasan Kuliner Kanre Rong Karebosi diperuntukkan kepada PK-5 yang direlokasi secara gratis.

Namun belakangan Muhammad Said melakukan praktik sewa menyewa lapak. Di mana, Muhammad Said melakukan pengalihan lapak dari PK-5 lama ke pedagang baru tanpa adanya prosedur Tanda Daftar Usaha (TDU) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota nomor 29 tahun 2018 tentang PK-5 Kanre Rong. (*)

Baca Juga :  Perusakan Kantor dan Pembakaran Mobil Ambulans Milik NasDem, Sudah 13 Tersangka

 

Reporter : Akbar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *