Ruko Mewah Tanpa IMB di Jalan Buru Masih Dalam Penyelidikan Dinas Tata Ruang

  • Whatsapp

Makassar – Sejauh ini Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) belum menindaklanjuti rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoal kasus ruko mewah berlantai 3 di Jalan Buru, Kecamatan Wajo.

Di mana ruko mewah tersebut diduga kuat
menyalahi aturan rencana teknik mendirikan bangunan sesuai gambar atau denah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DTRB Kota Makassar, Fuad Azis mengatakan, pihaknya masih sementara merapatkan permasalahan bangunan ruko berlantai 3 yang telah masuk dalam rekomendasi DPRD Makassar.

“Sementara kita mau rapatkan, kita sudah ketemu dengan korbannya,” kata Fuad, Senin 27 September 2021.

Dia mengungkapkan, saat ini juga sedang menyelidiki legalitas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ruko mewah yang diketahui sedang bermasalah itu.

“Saya sementara mau rapat ini untuk menyelidiki IMB-nya itu palsu atau tidak, tapi walaupun dilihat dari IMB itu yah sedikit palsu, tapi kita tidak punya alat seperti itu, nanti saya kabari kalau sudah ada hasilnya,” ujar Fuad.

Sementara Lembaga Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulsel mengatakan, bahwa semestinya DTRB sebagai dinas teknis tidak lagi berbicara ke belakang, dalam artian baru mau mencari tahu tentang legalitas IMB bangunan ruko yang bermasalah itu.

Baca Juga :  Gubernur Sulsel Bakal Menerapkan Pembelajaran Tatap Muka di Tahun 2021

Melainkan, kata dia, DTRB seharusnya tegas dalam menindaklanjuti rekomendasi DPRD Makassar yang telah memerintahkan menertibkan bangunan ruko berlantai 3 yang diduga melanggar ketentuan aturan atau regulasi.

“Sebelum rekomendasi dewan terbit, itu ada prosesnya dan melibatkan semua pihak termasuk pihak DTRB sendiri,” kata Farid terkait pernyataan Kepala DTRB.

“Mulai dari tahapan sidak (inspeksi mendadak) hingga rapat dengar pendapat (RDP) itukan dihadiri oleh mereka sehingga tak etis lagi untuk bicara proses ke belakang, rekomendasi sudah final dan seharusnya dilaksanakan bukan terkesan dicarikan alasan untuk mengulur-ulur waktu,” jelas Farid Mamma dimintai tanggapan.

Adanya rekomendasi DPRD Makassar yang meminta untuk dilakukan penertiban bangunan ruko yang dimaksud, lanjut Farid, dapat dimaknai bahwa itu cukup jelas tidak memenuhi syarat-syarat administratif.

Dengan kata lain bangunannya dinilai ilegal sehingga sudah tepat rekomendasi dewan menyatakan agar bangunannya ditertibkan.

“Rekomendasi dewan kan tidak serta merta terbit begitu saja, tapi melalui proses panjang dan melibatkan semua pihak-pihak terkait, jadi saya kira cukup tidak etis lagi kalau mau bicara ke belakang lagi,” jelas Farid.

Adik Kandung mantan Waka Bareskrim Mabes Polri Irjen Pol Purn Syahrul Mamma itu menyarankan agar korban dari pembangunan ruko berlantai 3 di Jalan Buru itu turut melapor masalahnya ke Ombudsman jika nantinya rekomendasi dewan tidak ditindaklanjuti oleh DTRB sebagai dinas teknis.

Baca Juga :  Perayaan HUT RI ke-75, Puncak Gunung Bawakaraeng Full

“Selain dugaan rekomendasi tidak ditindaklanjuti, Ombudsman juga berwenang menyelidiki adanya dugaan maladministrasi dalam penerbitan izin pembangunan ruko tersebut, jika betul izinnya ada, ” tandas Farid.

Sebelumnya, kabar bangunan ruko berlantai 3 di Jalan Buru Nomor 98/130 tak memiliki IMB itu, juga terungkap dalam fakta persidangan perkara tindak pidana dugaan perusakan ruko di Jalan Buru Kota Makassar.

Dalam persidangan pemborong pekerjaan ruko mewah itu, Edy Wardus didudukkan sebagai yang berlangsung di Pengadilan Negeri Makassar.

Jauh sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara perusakan ruko tersebut, Andi Syahrir dalam pertimbangan tuntutannya serta dalam surat repliknya menyebutkan bahwa benar terdakwa, Edy Wardus bukan merupakan arsitek.

Edy Wardus dinilai hanya memiliki pengalaman dalam pembangunan rumah dan pengerjaan rumah milik Jemis Kontaria yang dikerjakannya tersebut serta tidak dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Di mana sebelum IMB diterbitkan mesti ada gambar yang akan dibangun dan harus juga ada formulir izin tetangga yang ditanda tangani oleh para tetangga.

Baca Juga :  Danny Pomanto Hentikan Pemberlakuan Jam Malam

“Pembangunan dilakukan tanpa memiliki dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB), betul ada pengakuan terdakwa jika dia yang mengurus IMB, tapi faktanya tak ada dokumen IMB yang dimaksud,” terang Syahrir kala itu.

Adapun rekomendasi penertiban ruko mewah yang dikeluarkan DPRD Makassar terdapat tiga poin kesimpulan.

Pertama menyebutkan bahwa sepanjang peninjauan lapangan (sidak) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan oleh Komisi A DPRD Kota Makassar, tidak pernah ditemukan surat atau dokumen asli IMB dari dinas terkait pada pembangunan ruko berlantai 3 di Jalan Buru Nomor 130/98 yang dimaksud.

Poin kedua, di mana menyatakan bahwa hasil peninjauan ditemukan terjadi penindisan oleh bangunan ruko yang baru diatas rumah milik pelapor (Irawati Lauw) sepanjang kurang lebih 32 meter dengan lebar 1 batu bata sehingga telah melanggar rencana teknik mendirikan bangunan sesuai gambar/ denah membangun ruko.

Kemudian poin ketiga dalam surat rekomendasi nomor 172/960/DPRD/XI/2021 DPRD Makassar tersebut, juga meminta Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kota Makassar untuk menertibkan bangunan ruko milik Jemis Kontaria yang merugikan pelapor, Irawati Lauw itu. (*)

 

Reporter : Akbar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *